Sesuai Aturan, Petronas Wajib Berbagi 10 Persen untuk  Sampang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) ARMAN SAPUTRA: Praktisi Hukum

KABARMADRA.ID, ESAMPANG-Sampai saat ini, Petronas belum menyetujui bisnis to bisnis minyak dan gas bumi (migas) dana participating interest (PI) di Sumur Hidayah 1 PC North Madura II Ltd yang ditawarkan PT. Petrogas Jatim Sampang Energy (PJSE). Sementara susuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, Petronas wajib menyetujui.

Hal tersebut disampaikan praktisi hukum di Sampang, Arman Saputra. Dikatakan, aturan tersebut sangat kuat. Sehingga menurutnya, Petronas Caligari wajib mentaati aturan. Sehingga, penawaran atau rencana bisnis to bisnis dengan PJSE harus disetujui.

“Peraturan itu sudah jelas. Di mana peraturan menteri merupakan undang-undang yang sah sesuai prosedur hukum. Sehingga Petronas wajib mentaati itu,” katanya.

Dikatakan, jika Petronas tidak menyetujui bisnis to bisnis, maka pemerintah daerah bisa mengajukan keberatan. Sebab dalam aturan sudah jelas, jika pemerintah berhak mengelola PI sepuluh persen. Sementara Petronas yang merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus kooperatif.

Arman menerangkan, dalam sistematika perundang-undangan menteri di bawah undang-undang pemerintah. Sehingga, aturan merupakan produk hukum yang harus dilakukan. Kemudian Petronas wajib menyetujui bisnis to bisnis dengan PJSE.

Laki-laki yang merupakan salah satu pengacara kasus migas PT. SMP itu mengaku, selama BUMD yang mewakili pemerintah berbadan hukum, jelas bisnis to bisnis bisa dilakukan. Namun menurutnya, perusahaan itu harus profesional. Termasuk personal di dalamnya.

Diungkapkan pula, di Sampang pernah terjadi kasus bisnis to bisnis antara PT. SMP dan PT. Santos. Namun, terkendala kasus hukum, sehingga harus diberhentikan. Nah, menurutnya, kasus itu harus menjadi evaluasi dan diharapkan tidak terjadi kembali.

“Jika bisnis itu terjadi, maka memang akan mendongkrak pendapatan daerah. Sehingga pengelola yang akan mewakili pemerintah harus profesional. Baik dari status perusahaan maupun personal di dalamnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Operasi SKK Migas (Jabanusa), Indra Zulkarnain menyadari bahwa sebelumnya Petronas Carigali sepertinya tidak mengetahui adanya aturan di atas. Sehingga, dalam keekonomiannya, tidak sempat dikalkulasi. Namun setelah adanya penawaran bisnis to bisnis, harus menghitung keekonomian untuk menyetujui.

“Bisnis ini juga menguntungkan terhadap Petronas sebenarnya. Sehingga mereka harus memikirkan adanya aturan itu,” katanya.

Untuk diketahui, PT. PJSE yang merupakan perusahaan merger antara PT Petrogas Jatim Utama (PJU) dengan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM). Dua perusahaan yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jatim dan BUMD Pemkab Sampang tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Petronas Caligari. Selama dua tahun terkahir upaya realisasi bisnis migas dengan Petronas belum terealisasi.

Catatan Kabar Madura, BUMD secara aturan memiliki hak mengelola bisnis sebesar 10 persen. Namun, jika bisnis itu disepakati, maka ada pembagian saham antara BUMD Jawa Timur dengan BUMD pemerintah daerah. Komposisi saham secara persentase yakni 51 % PT PJU dan 49 % PT GSM.

Sementara Petronas Caligari di lokasi tersebut sudah melakukan eksplorasi migas sejak beberapa tahun lalu. Dari lapangan bukit tua, Petronas Caligari mendapatkan hasil produksi minyak mencapai 15.000 barel oil per day (BOPD). Sementara produksi gas sebesar 30 million standard cubic feet per day (mmscfd). Bahkan di awal-awal produksi, mampu menghasilkan 18.000 BOPD sampai 20.000 BOPD.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10% pada wilayah kerja Migas dan Pemerintah Daerah. pemerintah daerah bisa mendapatkan pembagian saham sebanyak 10 persen. (man/waw)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *