Setahun, Iuran BPJS PD Mencapai Rp2,3 Miliar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN)                                                                                                                                                                                                                                                    FANTASTIS: Iuran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi perangkat desa (PD) di Kabupaten Sampang tembus miliaran rupiah dalam sebulan.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Anggaran jaminan kesehatan, khusus pemerintahan desa (pemdes) di Kabupaten Sampang  cukup fantastis. Dana  yang dikhususkan, untuk pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi perangkat desa (PD) dan kepala desa (kades) mencapai Rp2,3 miliar. Hal ini diungkapkan, Ketua Forum Mahasiswa Sampang (Formasa), Arifin, Minggu (14/02/2021).

Menurutnya, sesuai data yang tertera di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), untuk 180 sekretaris desa (sekdes) dana BPJS tembus Rp192.190.230. Dengan rincian, masing-masing sekdes membayar iuran sebesar Rp88.977 rupiah per bulan. Sedangkan, untuk kades Rp97.066 rupiah per bulan, dengan total 180 kades, biaya yang harus dibayar ke BPJS  tembus Rp209.662.560.

Bacaan Lainnya

“Untuk PD, dengan jumlah keseluruhan dari 180 desa terdapat 2.024 orang dengan iuran yang harus dibayarkan ke BPJS sebesar Rp80.888 rupiah per bulan. Sehingga ditemukan jumlah total yang harus dibayarkan mencapai Rp1,9 miliar lebih,” ujarnya.

Dia menegaskan, anggaran tersebut tidak sedikit. Sehingga, dibutuhkan penekanan khusus bagi pemerintah, agar ada target terhadap PD. Sehingga, manfaat adanya jaminan kesehatan tersebut bisa terarah dan tidak hanya sebatas jaminan kesehatan. “Penekanan soal jaminan kesehatan PD ini apa, agar terarah, dan tidak hanya menjamin kesehatan saja,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Rahman melalui Kasi Perencanaan Pembangunan Desa, Moh Rudy Susanto mengaku, tidak mengetahui secara pasti mengenai detail iuran BPJS bagi PD. Hanya saja, iuran BPJS untuk PD diambil satu persen dari gaji.

“Satu persen itu, jika diprosentasekan untuk kades hanya Rp24 ribu. Untuk pembayarannya, langsung diambil secara otomatis dari rekening. Sisanya, subsidi dari pemerintah daerah melalui dana APBD,” responnya.

Menurutnya, tidak semua PD dari 180 desa tercover BPJS. Sebab, ada sebagian yang tercover Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, untuk perangkat yang tercover BPJS, meski iurannya hanya satu persen dari gaji bisa mengcover lima keluarga. Seperti, kepala keluarga, istri dan tiga anaknya. “Sebagian PD tercover KIS bukan BPJS. Jadi, gajinya tidak dipotong untuk iuran BPJS,” tuturnya.

Kendati demikian, PD yang tidak tercover KIS tidak bisa dilakukan penginputan data untuk didaftarkan ke BPJS. Padahal, sesuai ketentuan dari pemerintah semua PD harus tercover menjadi peserta BPJS. “Masih ada PD yang belum terinput, jadi masih proses,” tukasnya. (mal/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *