oleh

Setahun, Piutang Retribusi Pasar di Kabupaten Sampang Capai Rp478 Juta

Kabarmadura.id/Sampang-Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagprin) Sampang, mengaku tidak bisa melakukan penarikan paksa dan tegas dalam menyikapi tingginya piutang retribusi pasar tradisional di wilayah itu.

Pasalnya, selama ini upaya penyelesaian piutang terkesan tidak menjadi prioritas utama, hanya sekedar ditagih tanpa adanya sanksi dan toleransi terkait batas waktu pelunasan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disperindagprin Sampang Abd. Hannan melalui Kabid Perdagangan Moh. Rosul membeberkan, tingkat kepatuhan para penyewa kios dan los di sejumlah pasar tradisional relatif masih rendah. Hal itu diketahui dari tingginya jumlah piutang retribusi pasar pada tahun 2019 lalu mencapai Rp483.792.900.

Piutang retribusi itu dari 25 pasar tradisional di wilayah Kota Bahari. Rata-rata piutang itu dari sewa kios yang belum terbayarkan oleh warga penerima manfaat. Pihaknya mengklaim tetap melakukan upaya penagihan kepada yang bersangkutan, memberikan teguran secara tertulis, namun tidak sampai pada upaya penarikan paksa.

“Kami sudah mengeluarkan surat teguran dan meminta para penyewa segera melunasi tanggungannya,” ujar Rosul saat dikonfirmasi Kabar Madura, Selasa (04/08/2020).

Dirinya mengaku tidak bisa memaksa dan melakukan panarikan paksa terhadap kios-kios dari penyewa yang menunggak retribusit. Hingga kini pihaknya masih menggunakan pendekatan persuasif, memberikan penyadaran dengan mengeluarkan surat teguran secara bertahap.

Lanjut Rasul, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak penegak Perda, terkait penagihan piutang retribusi tersebut. Tetapi untuk saat ini, dirinya mengaku masih fokus pada penagihan, belum melangkah pada penindakan.

Untuk penentuan besaran retribusi itu disesuaikan dengan luas dan kelas pasar. Piutang retribusi itu hampir merata ada di semua pasar tradisional di Sampang.

“Untuk langkah tegasnya, seperti penarikan kios ini masih belum bisa kami lakukan, Sebab tidak gampang langsung menarik paksa, ada tahapan dan prosedurnya,” urainya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sampang Agus Khusnul Yakin menyarankan, upaya penagihan piutang harus menjadi prioritas, terlebih piutang retribusi itu menjadi salah satu temuan BPK. Jikalau memang penyewa tidak sanggup untuk membayar, maka Pemkab bisa manarik dan mengalihkan kepada masyarakat yang lain.

Kata dia, terkait upaya penyelesaian terhadap piutang retribusi terus dilakukan pembahasan dengan melibatkan sejumlah pihak, untuk mencari akar persoalan terjadinya piutang dan proses penyelesaiannya.

“Pemkab harus punya ketegasan agar penyewa kios ini tidak lalai membayar kewajiban retribusinya, hingga akhirnya piutang malah menumpuk,” terangnya. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed