Setoran Naik, Bagi Hasil PBB Merosot

  • Whatsapp
FOTO: KM/RAZIN

KABARMADURA.ID – Pendapatan seluruh kabupaten di Madura yang bersumber dari dana transfer pusat melalui dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) pada sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan tersebut mencapai lebih 30 persen dari penerimaan tahun sebelumnya.

Kabupaten Bangkalan misalnya, pada tahun 2019 sempat mendapatkan alokasi penerimaan DBH PBB sebesar Rp13,68 miliar. Namun, tahun 2021 alokasi penerimaan turun hanya tersisa Rp8,46 miliar. Secara nominal, penurunan jumlah alokasi penerimaan DBH PBB Bangkalan mencapai Rp5,22 miliar.

Sumenep yang tercatat sebagai penerima alokasi DBH PBB terbesar di Madura dengan angka penerimaan sebesar Rp12,38 miliar,  nyatanya juga mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp7,18 miliar. Tercatat sebagai penurunan penerimaan DBH PBB terbesar se-Madura.  (lihat grafis)

DBH bersumber dari penerimaan pajak bumi dan bangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan, untuk pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dana dana perimbangan jenis DBH pajak ini bersifat block grant, artinya penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. (timKM)

DBH Pajak PBB      
Kabupaten Tahun 2019/2020 Tahun 2021 Pengurangan Penurunan (%)
Bangkalan  Rp    13.687.910.000  Rp  8.460.794.000  Rp  5.227.116.000               38
Sampang  Rp    8.973.932.000  Rp 5.607.028.000  Rp 3.366.904.000               38
Pamekasan  Rp    8.271.760.000  Rp 5.211.991.000  Rp 3.059.769.000               37
Sumenep  Rp    19.563.420.000  Rp 12.382.081.000  Rp 7.181.339.000               37
         
Sumber: Kemenkeu RI      

 

Merasa Kewenangannya Pasif karena Ditentukan Pemerintah Pusat

Penurunan pemerolehan dana bagi  hasil pajak bumi dan bangunan (DBH PBB) yang didapatkan  seluruh kabupaten di Madura  dianggap sebagai hal biasa oleh pengelola keuangan daerah, dalam hal ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKD).

Secara kompak, mereka menyampaikan bahwa penurunan pemerolehan DBH PBB tersebut adalah kemenangan Pemerintah RI,  dan mereka sama-sama tidak mengetahui penyebab turunnya pemerolehan DBH PBB.

Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sumenep, Suhermanto, mengaku bahwa pihaknya belum tahu faktor penyebab penurunan DBH PBB Sumenep.

“Persoalan faktor apa yang menyebabkan jumlahnya turun, kami tidak tahu, karena sudah wilayah pusat itu,” ungkapnya.

Namun, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Pamekasan, Sahrul Munir memperkirakan penurunan DBH PBB dimungkinkan dipengaruhi adanya pendapatan negara yang menurun, sehingga berdampak kepada pemerolehan masing-masing daerah.

“Penentuan daerah dapat berapa itu pusat yang menentukan, daerah sifatnya pasif, perhitungannya pusat, bisa aja pendapatan pusat tahun ini menurun, sehingga DBH-nya menurun, jadi daerah​ tak punya kuasa,” paparnya, Rabu (7/4/2021)

Kepala Bidang Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, Waki, mengaku jika  daerah tidak bisa memastikan penyebab angka DBH turun di tahun 2021,

“Kami sebenarnya tidak berwenang mengetahui kenapa ini bisa turun, karena itu sepenuhnya wewenang pusat,” terangnya.

Kepala BPPKAD Sampang, Saryono mengaku hanya menerima saja dari pemerintah pusat. Pihaknya tidak berbuat banyak soal hasil pembagian dari pemerintah pusat. Khususnya dari DBH PBB Sampang yang turun dari sebelumnya. Sehingga mengelola anggaran DBH yang diterima sesuai hasil DBH.

“Kami tidak mengetahui perhitungannya. Tapi yang jelas kami akan berusaha terus meningkatkan itu,” katanya. (timKM)

Harus Evaluasi Internal dan Perbaikan Komunikasi Publik

Pemerolehan DBH PBB yang mengalami penurunan pada tahun 2021 sebagaimana alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI menjadi perhatian kalangan wakil rakyat di masing-masing Kabupaten, agar pihak eksekutif segera melakukan evaluasi secara mendalam terhadap penurunan pemerolehan DBH PBB.

Anggota Komisi II DPRD Sampang, Agus Khusnul Yaqin menegaskan, evaluasi tersebut sangat penting demi kesinambungan dan penghitungan pola penganggaran tahun berikutnya. Sebab, jelas Agus Khusnul, perhitungan pemerintah pusat tentang DBH PBB tidak sembarangan.

“Evaluasi dari internal  perlu dilakukan. Demikian juga dengan perbaikan pola komunikasi,   harus tegas dan ada upaya untuk  konsultasi sehingga tidak melahirkan issu yang kurang baik atas penurunan pemerolehan DBH PBB dan DBH lainnya,” ungkap Agus Khusnul Yakin.

“Saya kira hasil pembagian dari pemerintah pusat sudah proporsional. DBH PBB yang ditetapkan untuk Sampang disesuaikan dengan jumlah yang disetor ke pemerintah pusat,” imbuhnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pamekasan, Ridai, juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap  penurunan pemerolehan DBH PBB dan DBH lainnya harus menjadi perhatian dari pihak eksekutif. “Komposisi penghitungan dari pemerintah pusat harus disampaikan secara baik kepada publik dan tentunya kepada DPRD. Terus solusi berikutnya tentunya, pemerintah harus mengoptimalkan potensi PAD dari sumber pajak daerah,” tegas ridai.

Diakuinya, pajak  PBB sektor perkotaan dan pedesaan atau yang biasa disebut dengan PBB P2 yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, harus dimaksimalkan. “Kata kunci dari penanganan pajak PBB P2, kenaikan NJOP yang selama ini sudah dijalankan oleh pemerintah harusnya berimbas pada potensi  penerimaan,” ulas Ridai.

Sekretaris Fraksi PKB Sumenep, Irwan Hayat menegaskan bahwa adanya penurunan DBH baik dari DBH pajak maupun DBH sektor lainnya,  harus menjadi bahan evaluasi pihak eksekutif agar meningkatkan kerja efektifnya dalam upaya meningkatkan pendapatan dan mengalokasikan belanja.

“Penurunan pemerolehan DBH jumlahnya tergolong banyak. Pengurangan itu akan berdampak pada berbagai kegiatan yang semestinya bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Evaluasinya, tentu pada upaya meningkatkan pendapatan daerah di sektor yang sudah diatur kewenangannya dengan mengurangi kebocoran,” ulas Irwan Hayat.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Moh Rokib, menyampaikan bahwa kendala pendanaan selama beberapa tahun ini memang dimungkinkan dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Sehingga tidak heran jika banyak dana yang dikurangi. “Secara umum memang semuanya turun, tapi memang ada beberapa faktor yang juga disebabkan oleh kinerja pemerintah daerah,” ulas anggota Dewan Fraksi PDIP DPRD Bangkalan tersebut.(timKM)

Disesuaikan Kemampuan Daerah, Dana DBH PBB Turun

Dana bagi hasil (DBH) yang diberikan oleh Pemerintah pusat diturunkan. Padahal kondisi nilai jual objek pajak (NJOP) setiap daerah tengah meningkat. Selain itu, seharusnya DBH yang diambilkan dari anggaran perencanaan belanja nasional (APBN) tidak dapat dipangkas untuk refocusing penanganan Covid-19. Tetapi, karena kemampuan pembayaran setor target pajak daerah menurun. Maka DBH juga diturunkan sesuai dengan daftar setoran kemampuan pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat.

Kepala Bidang Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, Waki, menyampaikan bahwa secara langsung daerah tidak bisa memastikan penyebab angka DBH turun di tahun 2021. Padahal di tahun 2019 angkanya masih Rp 13,6 miliar kemudian pada tahun 2021 DBH PBB untuk Bangkalan ada Rp8,4 miliar. Sehingga ada pemangkasan sekitar Rp5,2 miliar.

“Kami sebenarnya tidak berwenang mengetahui kenapa ini bisa turun, karena itu sepenuhnya wewenang pusat,” terangnya.

Tetapi menurut Waki, ada beberapa kemungkinan sehingga DBH diturunkan. Salah satunya adalah perolehan setor pajak yang belum sesuai dengan target pembayaran yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Sehingga pembagian DBH PBB juga berkurang. “Kalau kita setornya kurang dari target, ini kan jadi hal yang wajar, jika hasil yang dibagikan dari pusat juga berkurang,” paparnya.

Sedangkan menurut Kepala Bapenda Bangkalan Ismet Efendi melalui Kabid Pengendalian dan Pengembangan Sri Yeni Repliyanti, menuturkan, bahwa realisasi pajak bumi bangunan (PBB) memang belum memenuhi target. Sehingga masih terus dilakukan evaluasi oleh pimpinan daerah.

Di Tahun 2020 realisasi target PBB masih berada di angka 78,67 persen. Dari target yang direncanakan Rp15,5 miliar. Yang bisa tercapai hanya sekitar Rp12,2 miliar. Sehingga masih kurang sekitar Rp3,3 miliar.

“Ada banyak faktor yang membuat PBB tidak tercapai, salah satunya adalah warga banyak tidak tahu kalau PBB nya belum terbayarkan.

Sedangkan menurut Yeni, ketidaktahuan masyarakat dikarenakan klaim PBB yang akan dibayarkan oleh kepala desa pada saat kampanye janji politik. Sehingga banyak yang menunggak dan akhirnya tidak terbayar. “Ini juga menjadi salah satu alasan, kenapa kami akan segera melakukan pendataan ulang sebagai solusi,” tuturnya.

Jika memang DBH PBB itu turun lantaran penyesuaian kemampuan bayar pajak di masyarakat, pemerintah harus lebih solutif mencari solusi untuk problem tersebut. Secara umum memang dampaknya besar. Tetapi jika hanya PBB yang dibayarkan setiap pemilik tanah kemungkinan tidak berat.

“Kalau benar-benar ditagih, saya kira PBB itu pembayarannya tidak seberapa tinggi, tapi memang harus tepat caranya untuk mengingatkan ini pada warga,” pungkasnya.

Sementara itu, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Sampang, yang mana dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat menurun.

Berdasarkan Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), DBH PBB Sampang turun drastis. Terungkap DBH PBB yang diperoleh tahun 2019/2020 sebesar Rp8,9 miliar. Sementara DBH PBB yang diterima tahun 2021 turun menjadi Rp5,6 miliar. Sehingga terjadi penurunan sekitar Rp3,3 miliar

Penurunan itu cukup drastis dalam dua tahun terakhir. Sehingga berdampak pada pendapatan daerah dari pemerintah pusat. Meski sebenarnya, besaran hasil DBH PBB merupakan persentase dari pendapatan daerah, khususnya SDA yang diterima pemerintah pusat dari Pemkab Sampang.

Kepala BPPKAD Sampang, Saryono mengaku hanya menerima saja dari pemerintah pusat. Pihaknya tidak berbuat banyak soal hasil pembagian dari pemerintah pusat. Khususnya dari DBH PBB Sampang yang turun dari sebelumnya. Sehingga mengelola anggaran DBH yang diterima sesuai hasil DBH.

“Kami tidak mengetahui perhitungannya. Tapi yang jelas kami akan berusaha terus meningkatkan itu,” katanya.

Dikatakan, pihaknya mengaku tidak memahami sistem perhitungannya. Sebab dari penyetoran hasil PBB ke pemerintah pusat meningkat seratus persen. Namun pihaknya tidak mengetahui alasan pemerintah melakukan pembagian yang lebih sedikit dari sebelumnya.

Kabid Pendapatan BPPKAD Sampang, Khairijah mengungkapkan jika tahun 2020 naik seratus persen. Namun pihaknya pun tidak mengetahui jika DBH PBB di Sampang malah turun. Kendati demikian, pihaknya akan terus melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan PBB.

“Kita targetkan semua tunggakan PBB lebih banyak tahun ini. Sehingga PBB yang disetor ke pemerintah pusat lebih tinggi. Sehingga DBH PBB di Sampang naik tahun depan,” ujarnya. (TimKM)

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *