oleh

SGMRP dan Oposisi yang Berisik

Oleh: Imam S. Arizal

(Wakil Sekretaris PC GP Ansor Pamekasan)

 

Beberapa pekan terakhir, kondisi sosial politik di Pamekasan mulai tampak berisik. Ada saja yang dipersoalkan bahkan dipertentangkan. Mulai dari rencana konser musik yang dinilai bertentangan dengan slogan Gerbang Salam. Hingga adanya kelompok masyarakat yang mengaku siap mengelola Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) dengan tanpa bayaran.

Berita soal SGMRP ini yang paling hangat diperbincangkan. Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta agar memorandum of understanding (MoU) antara Pemkab Pamekasan dengan manajemen Madura United FC terkait pengelolaan SGMRP dibatalkan. Alasannya cukup tak berdasar, yakni Madura United FC dinilai tidak berkontribusi terhadap Pamekasan.

Selain itu, Madura United juga dianggap memiliki konspirasi jahat dan disebut sebagai klub penjajah. Sebab menurut LSM tersebut klub yang awalnya bernama Pelita Jaya ini tidak lahir dan besar di Madura. Sebuah cara pandang postkolonial yang terlalu dangkal atas kenyataan sepak bola modern.

 

Kesalahan Paradigmatik

Memandang Madura United sebagai klub penjajah merupakan kesalahan paradigmatik. Bahkan cara pandang itu bisa saja sesat pikir. Dalam kacamata sepak bola, pendapat tersebut dapat dikatagorikan sebagai sikap rasisme yang fatal.

Secara harfiah, penjajah berarti, pertama, negeri (bangsa) yang menjajah. Kedua, orang yang terlalu menguasai (menindas dan sebagainya) orang lain (bawahan dan sebagainya). Definisi ini bisa dilihat langsung dalam kamus daring KBBI Kemendikbud.

Dalam situs wikipedia disebutkan bahwa kolonialisme atau penjajahan merupakan suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Sejarawan ekonomi dan sosiolog Andre Gunder Frank mendefinisikan, kolonialisme sebenarnya menuju ke pemindahan kekayaan dari daerah yang dikolonisasi ke daerah pengkolonisasi, dan menghambat kesuksesan pengembangan ekonomi.

Pertanyaannya kemudian, dari definisi di atas, dimana letak dan bentuk penjajahan dari Madura United terhadap masyarakat Pamekasan? Apakah karena klub ini berganti nama dari Pelita Bandung Raya menjadi Madura United karena dibeli oleh PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) otomatis akan menjadi klub penjajah? Ataukah karena klub ini membangun kerjasama bisnis dengan Pemkab Pamekasan, menjadikan SGMRP sebagai home base lantas disebut sebagai bentuk penjajahan?

Padahal kita tahu, sepak bola modern tidak mengenal jarak dan tempat. Sebuah klub sepak bola boleh berganti nama kapan saja selagi tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Termasuk kepemilikan saham, home base, pelatih, pemain, manajemen dan official juga bisa dirombak sewaktu-waktu.

Sepak bola modern juga bukan hanya soal bola bundar yang diperebutkan oleh 22 pemain di lapangan hijau.  Di dalamnya ada unsur seni, budaya, bisnis dan lain sebagainya. Ketika ada kerjasama antara PBMB dengan Pemkab Pamekasan terkait pengelolaan SGMRP, tentu pendekatannya menggunakan hitungan bisnis. Mustahil pemkap akan membangun MoU dengan PBMB jika tidak dapat menopang pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan warga sekitar.

Karena itulah, saya melihat ada sinisme dan sikap iri yang berlebihan dari kelompok yang menentang kerjasama pengelolaan SGMRP. Apalagi saat  mereka menyatakan sikap siap mengelola SGMRP tanpa dibayar. Sebuah ungkapan yang tidak mencerminkan sikap profesionalisme seseorang dalam mengelola perusahaan bisnis.

Mengelola stadion tanpa dibayar merupakan statemen yang konyol. Bahkan juga paradoks dengan isu penolakan penjajahan yang mereka usung. Mereka menggelindingkan isu anti kolonialisasi tetapi pada saat bersamaan hendak menerapkan cara kerja kolonial. Jika pengelola SGMRP tidak digaji, apa bedanya dengan model kerja paksa Romusha zaman penjajahan Jepang dahulu.

Marilah berfikir secara sederhana dan logis. Saat melamar pekerjaan, seorang pekerja profesional pasti ditanya oleh HRD perusahaan, “mau digaji berapa” tiap bulannya. Semakin profesional dan berpengalaman, tentu gajinya akan lebih tinggi.

Pemerintah juga menerapkan standar gaji berupa upah minimum regional (UMR) atau upah minimum kabupaten (UMK). Jika standar itu dilanggar, maka perusahaan bisa kena sanksi.

Membayangkan stadion berstandar nasional dikelola oleh orang tidak profesional dan pengalaman plus tidak digaji rasanya cukup geli. Saya bingung, sebenarnya mereka hendak mengelola stadion berstandar nasional apa lapangan bola kasti kelas kampung ya?

Maka tak heran bila presiden Madura United Achsanul Qosasi (AQ) langsung menulis cuitan bernada murka di akun instagram pribadinya. “Kennengannah kenengih. Lakonah, lakonih! Mon pae’ palowa. Mon nyaman kalodhu’!!. Mon tak ngarteh jek abenta. Edingaghi samba toju’.” Demikian tulis AQ yang diberi keterangan “Mad-Rudji” di bawahnya.

 

Bau Oposisi

Desakan dari LSM agar kerjasama antara Madura United dengan pemkab Pamekasan dibatalkan tidak bisa dibaca hanya dalam urusan sepak bola. Gerakan ini bagi saya lebih bermuara pada kepentingan politik oposisi. Seakan apapun yang berhubungan dengan kepala daerah harus diganggu. Aroma itu bisa dilihat dari rentetan aksi yang digelar oleh berbagai kelompok masyarakat sebelumnya.

Bau-bau kepentingan politik oposisi ini kiranya yang juga terbaca oleh manajemen Madura United. Karena itulah, PBMB lebih memilih mundur dari rencana pengelolaan SGMRP. Sebab jika ini dilanjut, kerja-kerja mereka dalam membangun tim bisa terganggu. Apalagi saat ini Madura United tengah fokus menghadapi piala Gubernur Jawa Timur 2020.

Pembatalan kerjasama antara PBMB dengan pemkab Pamekasan tentu saja memiliki dampak besar. Jika dikelola sendiri, maka akan membebani APBD. Pun demikian, apalah artinya stadion jika tidak ada event sepak bola berskala nasional yang digelar di dalamnya.

Dampak inilah yang kiranya juga perlu dipikirkan bersama. Siapapun boleh menyampaikan aspirasi. Sebab dalam negara yang menganut sistem demokrasi, adanya kebebasan beraspirasi merupakan keharusan. Tetapi jika aspirasi yang disampaikan menyesatkan masyarakat umum, maka dampaknya bukan memperbaiki tatanan demokrasi. Sebaliknya justeru akan merusak sistem sosial, menciptakan kecamuk, dan memperburuk peradaban.

Pun demikian, pemerintah daerah juga tidak boleh tutup mata dan telinga atas banyaknya protes. Setiap gerakan mesti dipahami sebagai koreksi atas kebijakan yang dikeluarkan. Kerja cepat dan tepat sangat ditunggu masyarakat. Wallahu a’lam.

 

Komentar

News Feed