oleh

SI Laporkan Kasus APE ke Kejari, Kuat Dugaan Keterlibatan Oknum Disdik

Kabarmadura.id/Sumenep-Belum terialisasinya bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD berupa alat peraga edukasi (APE) di sejumlah sekolah di Kecamatan Pragaan kini dilaporkan oleh Sumenep Independen (SI) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Seperti diketahui sebelumnya, seluruh PAUD di Kecamatan Pragaan tidak menerima APE meskipun telah melakukan pembayaran. Padahal, laporan belanja atau SPJ tahun 2019 telah disetor ke Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Tetapi informasi yang dihimpun oleh Kabar Madura,  25 persen dari total APE sudah diterima oleh lembaga, dengan pernyataan yang ditandatangani diterima dengan baik oleh lembaga yang bersangkutan.

Direktur SI Sahrul Gunawan mengatakan, laporan secara hukum tersebut ditempuh setelah melalui kajian mendalam oleh SI dan juga bersumber dari pengaduan masyarakat.

Ia melanjutkan, laporan yang dilakukannya berdasarkan dugaan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pada program BOP berupa pengadaan APE yang saat ini barangnya tidak tersalurkan sampai saat ini. Padahal, program tersebut berdasarkan belanja anggaraan tahun 2019.

“Nah sebagian ada yang sudah disalurkan tetapi tidak utuh, artinya sebagian saja yang terealisasi. Tetapi terkait bukti-buktinya ketika diminta oleh kejaksaan, saya siap. Sementara laporan masuk dulu,” katanya, Senin (20/4/2020).

Sahrul merinci, berdasarkan pengkajian tersebut, pihaknya menemukan dua hal di lapangan. Pertama, barang APE yang tidak diterima sekolah. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum Disdik yang telah melakukan intervensi terkait penyaluran bantuan tersebut.

Untuk itu, ia berharap agar Kejari Sumenep segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. Sehingga keberadaan anggaraan tahun 2019 bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Sampel sementara di Kecamatan Pragaan, ada dugaan penyalahgunaan oknum Dinas Pendidikan, yaitu mengarahkan kepala PAUD itu ke salah satu PT, dan itu tidak boleh. Ya intervensi, nah itu kan penyalahgunaan, dan itu sudah hasil investigasi dengan lembaga tentang adanya pengarahan itu,” imbuhnya.

Menanggapi laporan tersebut, penilik UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pragaan membantah terkait adanya intervensi dengan mengarahkan Kepala PAUD untuk membelanjakan APE ke salah satu perusahaan. Adapun tentang pelaporan tersebut, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan terkait persiapan menghadapi proses secara hukum.

“Saya kan awam hukum, jadi terkait itu kami tidak tahu. Tapi tentang dugaan intervensi bisa dicek langsung ke lembaga, karena waktu itu untuk pengadaan APE hanya satu yang menawarkan, jadi sekolah mengambil ke PT itu semua,” paparnya. (ara/pai)

Komentar

News Feed