oleh

Sidang Penetapan Pansus Tujuh Raperda Dihujani Intrupsi Anggota DPRD Bangkalan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan dalam rangka penetapan susunan keanggotaan panitia khusus (pansus) pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah (raperda), dihujani intrupsi.

Paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrohman di gedung DPRD Bangkalan, Rabu (02/09/20) itu, dinilai tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.

Kendati demikian, sidang penetapan pansus raperda usulan eksekutif itu tetap dilanjutkan.

Anggota DPRD Bangkalan Mahmudi mengatakan, pembentukan pansus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 itu ada dua perspektif.

“Pertama perspektif maksimal dan perspektif minimal, maka dari itu ada pasal 64 dan pasal 65,” ungkapnya.

Mahmudi mengatakan, kenapa pembentukan itu diatur mengenai jumlah kehadiran peserta sidang, karena keanggotaan DPRD itu ada 50 orang anggota.

Sesuai amanah PP tersebut, peserta sidang harus memenuhi kourum. Sementara, saat sidang digelar, peserta yang hadir dibawah ketentuan kourum.

“Ini malah langsung menetapkan lima pansus untuk tujuh raperda usulan eksekutif tersebut,” keluhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrohman mengatakan, meskipun ada intrupsi dari beberapa anggota itu tidak membuat batalnya paripurna.

“Ya biasalah di DPRD ini ada dinamika politik, karena jabatannya politik semua,” ujarnya.

Fatkurrohman menegaskan, penetapan lima pansus itu tidak menyalahi aturan.

“Tidak sama sekali, karena memang ada batasan-batasan disitu,” jelasnya. (salman/pin)

Komentar

News Feed