oleh

Sidang Sengketa Lahan Pasar Batuan, Legislatif Minta PN Jangan Mlempem

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Kasus sengketa tanah Pasar Batuan di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep masih belum ada kejelasan. Hingga saat ini kasus tersebut tak kunjung ada putusan. Kondisi tersebut membuat kelanjutan proyek pembangunan pagar Pasar Batuan, dihentikan.

Humas PN Sumenep Firdaus mengatakan, sengketa tanah Pasar Batuan tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Sebab, banyak agenda yang harus diselesaikan. Misalnya, kasus beras oplosan, kasus pencurian dan kasus lainnya.

“Masih banyak yang dapat ditangani. Sehingga, kasus tanah sengketa di Batuan tidak selesai,” katanya, Minggu, (14/2/2021).

Dikatakannya, target kasus tersebut tidak terikat waktu. Sebab, jika ditentukan akan menghambat pada sidang agenda yang lain, dia memperkirakan kasus tersebut akan diselesaikan pada satu tahun lagi.

“Kami tidak janji, kurang lebih satu tahun akan diselesaikan,” paparnya.

Kasus itu sudah berjalan hampir satu tahun, tepatnya pada 11 bulan dari laporan yang masuk pada PN Sumenep. Untuk perjalan sidang saat ini sama seperti sebelumnya. Yakni, masih sidang mengenai duplik.

“Setelah duplik masih akan dilakukan sidang selanjutnya. Tapi masih menunggu ya,” paparnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menilai, lambannya persidangan kasus sengketa tanah di Batuan, akan berdampak pada penyelesaian pembangunan pembangunan pagar.

“Dari awal tanah tersebut bermasalah hingga saat ini sidang di PN masih belum selesai,” tegasnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menduga, lambannya penyelesaian kasus pasti ada yang tidak beres. Sehingga PN memperlambat kasus tersebut.

“Masak sudah hampir satu tahun masih belum selesai, ini kan ada yang tidak beres,” ungkapnya.

Dirinya juga memprediksi, bahwa ketidak beresan itu ada kaitannya dengan yang membeli tanah. Yakni, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Dia berjanji akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut.

“Jika tetap lambat tanpa ada penyelesaian dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), termasuk akan menanyakan kembali siapa yang paling bertanggung jawab atas pembelian tanah tersebut,” ucap pria yang familiar disapa ustad itu.

Diberitakan sebelumnya, pemilik tanah R. Soehartono meyakini, kelanjutan pembangunan Pasar batuan tidak mungkin dilakukan. Sebab, hingga saat ini dirinya memperjuangkan haknya sebagai pemilik tanah.

“Saya yakin sengketa tanah ini terus berlanjut,”singkatnya.

Perlu diketahui, pembelian tanah oleh Pemkab Sumenep senilai Rp8,947 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan luas tanah 1,6 hektar. Sempat dilakukan pembangunan pagar dengan anggaran Rp613 juta yang dilakukan pada November 2019. (imd/mam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed