Siltap Rawan Ditilap, DPMD Sampang Minta Perangkat Desa Wajib Memiliki Rekening

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) SILTAP: Siltap nomor 11 tahun 2019 akan diterpakan tahun 2021.

KABARMADURA.ID, Sampang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) belum bisa menerapkan perubahan regulasi tentang penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. Hal itu karena sampai saat ini peraturan bupati (perbup) tentang siltap masih belum disahkan. Sehingga kondisi tersebut membuat desa menggunakan regulasi lama.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMD Sampang Suhanto mengatakan, jika regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019, tentang Honor Perangkat Desa atau siltap perangkat desa di Sampang tidak bisa diterapkan. Hal itu diakui jika sejauh ini masih menunggu perbup siltap.

Bacaan Lainnya

“Tahun 2021 akan diterapkan, karena saat ini perbup-nya belum disiapkan, dan dari empat kabupaten ini hanya sampang yang belum menerapkan,” ungkapnya, Selasa (10/11/2020).

Diakuinya, regulasi tersebut diterapkan pada Januari 2021.  Selain itu, dalam proses pemberian gaji dirinya menginginkan dilakukan melalui rekening masing-masing perangkat desa, hal itu untuk mengurangi kecurigaan ada pemotongan gaji. Sebab, gaji perangkat desa tersebut lumayan besar bila dicairkan pada tiga bulan sekali.

Adapun besaran honor yang diterima oleh perangkat desa itu ada dua macam, pertama untuk sekretaris desa 75 persen dari jumlah gaji kepala desa, dan untuk perangkat desa seperti kepala dusun 50 persen. Jadi, ketika gajinya kepala desa itu Rp2, 4 juta maka gaji perangkat desa 1,2 juta dalam satu bulan dan selama tiga bulan Rp3,6 juta.

“Untuk menerima gaji itu, tiga bulan sekali, dan besarannya tidak sama, dan yang menjadi tugas kami itu untuk mencari cara agar gaji itu masuk ke rekening masing-masing perangkat,” imbuhnya.

Sementara itu Arifin Ketua Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) menuturkan, sudah seharusnya siltap mengacu pada nomor 11 tahun 2019. Dirinya mengatakan Sampang ketinggalan daripada kabupaten lain. Hal itu terbukti bahwa ada penarikan biaya dalam pembuatan administrasi, utamanya dalam pembuatan surat pindah kawin.

“Memang sudah waktunya menerapkan, sebab ini berkaitan dengan kinerja perangkat desa, dan untuk rekening itu memang sudah seharusnya dibuatkan,” singkatnya. (mal/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *