oleh

Sisa PNM Rp14 M, PT Garam Bakal Serap Garam Rakyat dengan Harga Rendah

Kabarmadura.id/SUMENEP-Asosiasi Petani Garam mempertanyakan penyertaan modal negara (PMN) yang digunakan PT Garam. Sebab, dana tersebut dinilai tidak berfungsi. Indikasinya, serapan garam hingga saat ini tidak ada perkembangan, termasuk harganya yang anjlok.

Ketua Asosiasi Petani Garam Abdul Hayat mengatakan, anjloknya harga garam saat ini menjadi tanggung jawab PT Garam. Ketergantungan dengan garam impor, imbuh Hayat, semestinya dihentikan. Kemudiam, memaksimalkan penyerapan garam dalam negeri atau garam rakyat.

“Kalau mau ekspor ke luar negeri, harus meyerap garam rakyat dulu dengan maksimal, selama ini kok tidak ada perkembangan,” ujarnya.

Dia mempertanyakan siswa PMN sebesar Rp14 miliar di PT. Garam. Sebab diakumulasikan sejak tahun 2016 hingga 2019, sisanya lebih dari Rp14 miliar

Soal renana ekspor garam ke Kanada yang menggunakan garam  milik PT Garam sendiri, juga dinilai janggal. Sebab, garam rakyat, khususnya di Madura sudah mampu bersaing. Sayangnya, selain harga yang belum terjamin, penyerapan dari PT Garam juga belum maksimal.

“Kalau PT Garam dapat mengekspor ke Kanada sudah bagus, menunjukkan kepada pengolah garam industri bahwa PT. Garam bisa memproduksi garam yang bagus. Berarti harga garam rakyat sudah berkualitas kan. Tapi, mengapa harga garam semakin anjlok. Ini jelas sangat menyakitkan bagi petani garam,” lantangnya.

Dari data yang dimilikinya per Mei 2020, sisa stok garam produksi 2019 masih sekitar 90 ribu ton yang belum terjual. Salah satu penyebab mengendapnya garam itu lantaran murahnya harga. Untuk KWI dibeli Rp450 per kilogram dan Rp350/kg untuk KW II. Ditambah lagi adanya  kebijakan membuka impor garam tahun 2019 sebanyak 3,7 juta ton.

Bahkan, kuota impor garam tahun 2020 justru bertambah jadi 3,9 juta ton. Hal itu membuat petambak garam enggan memproduksi garam di musim ini, karena tidak seimbang dengan biaya produksi.

Dia ingin ada standar harga atau harga pokok pemerintah (HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah pada setiap perusahaan pembeli garam.

“Harga anjlok karena sisa stok tahun 2019, perusahaan ogah beli dengan berdalih stoknya masih banyak,” ungkap Hayat.

Semetara itu, Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep Arif Rusdi mengatakan, Pemkab Sumenep telah meminta pemerintah pusat menentukan HPP garam. Tetapi sampai saat ini belum ada respon.

“Kami sudah berusaha. Tetapi, menunggu respon positif dari kementerian,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Garam Hario Junianto mengungkapkan,  sejak 2015, PT Garam sudah menyerap garam rakyat secara nasional dengan total dana PMN yang dikeluarkan sebesar Rp189.068.523.

“Sisa PMN saat ini sekitar Rp14 miliar lebih untuk menyerap garam rakyat selanjutnya,” tuturnya.

Mengenai harga garam tahun 2020, tidak bisa ditetapkan saat ini. Sebab, PMN mengikuti mekanisme pasar. Jika harga pasar turun maka pembelian juga ikut turun, sebaliknya jika naik maka harga ikut naik.

“Jadi tidak bisa disebutkan harga pasti. Sebab aturannya harus ikut situasi harga pasar saat membeli, jika industri membeli ke rakyat harga Rp400 ribu per ton, maka harga pembelian juga demikian,” tukasnya.

Saat ini, PT Garam kerepotan dalam menentukan harga jika harus membeli garam rakyat dengan harga pasar, sehingga harganya pasti rendah.

Hal itu, membuat BUMN ini sangat berhati-hati dalam menentukan harga. Sebab, pada saat diaudit BPK RI, disarankan agar membeli garam rakyat sesuai harga pasar. Jika harus lebih tinggi, tentu tidak akan jauh dari harga yang sedang berjalan.

“Nanti petambak akan protes lho kok rendah harga beli nya, jadi harga menyesuaikan,” ucapnya.  (imd/waw)

Komentar

News Feed