Sistem Baru BPHTP, Pemkab Sumenep Intens Diskusikan dengan Notaris

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) MENINGKAT: Pemungutan BPHTBsecara manual menjadi elektronik (e-BPHTB) membuat strategi yang dilakukan ikut berubah.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Pendapatan asli daerah (PAD) Sumenep dari beaperolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terus melampaui target.

Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Rudi Yuyianto melalui Kasubid Penagihan dan Layanan Keberatan, Achmad Afifi mengatakan, PAD BPHTB di Sumenep dilandasi pasal 75 hingga 81BAB VIIIPerda Nomor 5 Tahun 2018tentang Pajak Daerahdan Perbup Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB.

Bacaan Lainnya

Target yang dicanangkan untuk tahun 2021 senilai Rp7,25 miliar. Sedangkan capaian sementara,per Januari 2021 senilai Rp 431,5 juta atau 5,95 persen.

Pada 2019 lalu, targetnya senilai Rp5,5 miliar dengan realisasi Rp8,48 miliar atau 154,17 persen. Kemudian tahun 2020, dengan target senilai Rp4,5miliar, terealisasi Rp9,6 miliar atau 213,97 persen.

“Perolehan BPHT terus melampaui target meskipun pada masa pandemi Covid-19,” paparnya.

Dia mengatakan, ada banyak strategi untuk mencapai target tersebut. Di antaranya, mengubahprosedur pemungutan secara manual menjadi elektronik dengan memakai aplikasi elektronik (e-BPHTB) yang launching akhir tahun 2020.

Kemudian, adanya Perbup Nomor 20 Tahun 2019 memberikan keringanan  BPHTB, utamanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), juga membangun komunikasi yang lebih intens dengan seluruh notaris melalui pertemuan rutin setiap tiga bulan sejak tahun 2020 lalu.

Tujuan pertemuain rutin itu, untuk memfasilitasi adanya sistem baru yang muncul di Pusdatin BPN Jakarta.Dalam sistem baru tersebut, Pusdatin BPNmeminta  nomor transaksi pendapatan daerah (NTPD) dan nomor objek pajak (NOP), termasuk melakukan focus group discussion (FGD)  terkait transaksi BPHTB dan persiapan perbup insentif pajak terkait kemudahan investasi.

Mengenai pajak tanah tidak menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah. Tetapi, memakai zona nilai tanah (ZNT). Ada perluasan ZNT di 11 kecamatan daratan.

“Kami fokus pada pemutakhiran data,” pungkasnya. (imd/km58)

LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SUMENEP

Target 2021:Rp7,2 miliar

Per Januari 2021: Rp 431,5 juta atau 5,95 persen

 

Target  2019 Rp5,5 miiar

Realisasi Rp8,48 M atau 154,17 persen

 

Target 2020: Rp4,5 M

Realisasi Rp9,6 miliar atau 213,97 persen

Landasan:

  • BAB VIII pasal 75 hingga 81 Perda Sumenep Nomor 5 tahun 2018 Tentang  Pajak Daerah
  • Perbup Nomor 20 2019 Tentang Sestem Dan Prosedur Pemungutan BPHTB

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *