Sistem Skoring Pilkades di Bangkalan Tunggu Perda

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M. ) LIBUR: Kantor DPMD Bangkalan pada hari minggu, (9/8/2020)

Kabarmadura.id/Bangkalan-Setelah adanya peraturan menghapus wajib domisili desa untuk calon kepala desa (cakades) pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemilihan Kepala Desa (pilkades), membuat pemerintah daerah kembali  menyusun raperda pilkades.  Serta pemberlakukan sistem skoring menunggu disahkannya raperda pilkades tersebut.

Wakil Bupati Bangkalan Moh. Mohni mengatakan, peraturan sistem skoring ini masih menunggu evaluasi dari bagian hukum di Provinsi Jawa Timur. Dia meminta, agar menunggu terlebih dahulu agar disahkan dulu menjadi perda.

Bacaan Lainnya

“Nanti menunggu keputusan dari provinsi ya apakah ada evaluasi atau tidak,” ungkapnya.

Sebab, kata dia, raperda ini akan menjadi acuan pelaksanaan pilkades tahun 2021 mendatang. Terlebih, adapun sistem skoring saat ini masih dalam pembahasan dan evaluasi.

Mengenai pelaksanaan yang wajib domisili Bangkalan dan cakades boleh mendaftar di desa lain. Dia menerangkan, bahwa peraturan yang akan dicantumkan dalam poin raperda pilkades itu tidak menyalahi aturan dari Mahkamah Konstitusi. Karena daerah juga bisa menambah regulasi dalam pelaksaan pilkades.

“Ini nanti yang akan dipakai dalam pelaksanaan Pilkades 2021,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bangkalan Ahmad Ahadiyan Hamid mengatakan, tahun 2021 akan ada 140 desa di Bangkalan. Dimana pilkades itu rencananya akan digelar secara serentak pada bulan Juni 2021. Dia mengatakan, sejauh ini pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pilkades itu.

dikatakannya, salah satunya akan melaksanakan serap pendapat dengan camat dan sejumlah institusi pemerintahan lainnya. Hal itu bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan selama proses persiapan pilkades.

“Hasil koordinasi dengan AKD, camat dan pihak lain, jika ada hal-hal apa saja yang dirasa perlu dilakukan agar pilkades berjalan aman dan lancar,” ujar lelaki yang kerap disapa Dhiet itu..

Dhiet menambahkan, persiapan mulai dilakukan termasuk mengatur syarat domisili cakades yang dituangkan dalam raperda yang sebentar lagi akan disahkan. Kata Dhiet, syarat domisili diubah dengan membebaskan seluruh masyarakat untuk mendaftar. Namun, hal itu dinilai akan terjadi pembludakan pendaftar.

“Agar tidak ada pembludakan pendaftar cakades maka cukup KTP Bangkalan saja. Persyaratan lainnya yang harus diingat salah satu persyaratan cakades yakni mininal berusia 25 tahun dan memiliki pendidikan minimal SMP,” tandasnya.(ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *