oleh

SK Bupati terkait Honor GTT Terbentur PP

Pemberian Gaji GTT Nonkatagori Kandas

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Sebanyak 8.090 guru tidak tetap (GTT) nonkatagori di Pamekasan, harus ekstra bersabar. Sebab, tuntutan kenaikan honor bulanan yang disampaikan pada pemerintah tidak bisa diamini. Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan secara tegas menyatakan, pemberian gaji yang bersumber dari APBD tidak bisa dilakukan karena melabrak aturan.

Kepala BKD Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan honor bulanan seperti yang menjadi tuntutan GTT nonkatagori. Menurut Taufik, itu dikarenakan mereka tidak mengantongi legal formal sebagai bagian dari aparatur pemerintah melalui penerbitan surat keputusan (SK) bupati.

Namun demikian, bukan berarti kepedulian pemerintah kabupaten pada GTT nonkatagori bisa dipandang sebelah mata. Sebab, setiap tahun pemkab mengeluarkan insentif sebesar Rp600 ribu untuk diberikan kepada GTT nonkatagori.

“Kami hanya bisa memberikan insentif setiap setahun sekali. Bukan honor bulanan seperti yang diinginkan. Kalau honor, jelas melabrak aturan,” katanya, Rabu (13/3)

Lebih lanjut Taufik mengatakan, pihaknya baru bisa memberikan honor kepada GTT nonkatagori, jika mengantongi legalitas formal berupa SK Bupati, untuk bisa menerima honor bulanan seperti yang diharapkan.

Namun, lagi-lagi Taufik mengatakan, jika penerbitan SK bupati itu dilakukan, maka pemkab akan melabrak aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang melarang adanya pengangkatan terhadap tenaga kontrak dengan surat keputusan (SK) bupati.

“Apalagi memang kemampuan APBD kita tidak mampu untuk menampung semua kebutuhan honor yang dituntut itu,” terangnya.

Sementara itu, Sutrisno selaku salah seorang GTT Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengajar di salah satu SDN di Pamekasan mengatakan, pihaknya bersama GTT nonkatagori lain yang sudah mengabdi kepada pemerintah kabupaten berharap bisa lebih diperhatikan.

Sebab selama bertahun-tahun mengabdi, tambahnya, kesejahteraan masih jauh dari kata layak. Mereka hanya menerima gaji pertiga bulan sekali yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Jumlahnya pun hanya Rp150 hingga Rp200 ribu perbulan. Mohon lah kesejahteraan kami juga diperhatikan,” harapnya. (pin/nam)

Komentar

News Feed