SK Kepengurusan Parpol Kedaluarsa Masih Terima Banpol

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN ) PENGHASILAN PARTAI: Bakesbangpol Pamekasan belum bisa proses dana banpol sejumlah partai lantara SK kepengurusannya kedaluarsa.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pamekasan tidak bisa mencairkan dana bantuan politik (banpol) sejumlah partai politik (parpol). Masalah itu lantaran syarat administratif dalam pencairan tidak bisa terpenuhi.

Kepala Bakesbangpol Pamekasan, Imam Rifadi mengatakan, salah satu persayaratan dalam pencairan danabanpol merupakan surat keputusan (SK) pengurus terbaru dari partai politik yang memiliki kursi legislatif di Pamekasan.

Bacaan Lainnya

“Kami akan melakukan penelusuran terlebih dahulu, kalau partainya tetap dapat, tapi penerimanya harus pengurus sesuai dengan SK,” paparnya, Senin (11/1/2021).

Salah satu yang SK-nya berakhir adalah Partai Amanat Nasional (PAN). SK kepengurusan PAN Pamekasan sudah berakhir pada akhir 2020 lalu. Namun pada awal tahun 2021 ini dapat mencairkan dana banpol.

Mengenai hal itu, langsung ditepis Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PAN Pamekasan Heru Budi Prayitno. Menurutnya, sah jika mencairkan banpol menggunakan SK-nya, karena belum ada SK pengangkatan pengurus PAN yang baru.

“Biasanya Januari sudah mengajukan proposal, yang dimaksud SK terbaru itu belum mengadakan musda (musuawarah daerah), ya otomastis SK-nya menggunakan punya saya, memang masa berlakukunya mulai 2016 hingga 2020,”urainya.

Heru membenarkan bahwa jika berdasarkan periode SK-nya, semestinya sudah melakukan musyawarah daerah (musda) dan memilih ketua DPD PAN Pamekasan yang baru. Tetapi sampai saat ini belum ada insturksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jatim

Namun berkaitan dengan pemerolehan dana banpol,dia akan mengurus sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data Bakesbangpol Pamekasan, terdapat 10 parpol di Pamkeasan yang memiliki kursi legislatif. Parpol itu antara lain Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendapatkan banpol  sebesar Rp298.379.210.40, Partai Nasdem Rp45.763.011.90, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp,167,114.298.60, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp, 98.411.284.80, Partai Golongan Karya (Golkar) Rp76.497.359.40, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp106.134.668.10, Partai Demokrat Rp177.194.781.00, PAN Rp65.726.433.00, Partai Bulan Bintang (PBB) Rp80.808.798.60, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Rp12.803.900.40.

Pendapatan tersebut sudah disesuaikan dengan prolehan kursi dari setiap masing-masing partai, dengan nilai anggarannya Rp1917.90persuara.

PPP memiliki 12  kursi di DPRD dengan 155.576 suara, Partai Nasdem mendapatkan 2 kursi dengan 23.861 suara, PKB memiliki 7 kursi dengan 87.134 suara, PKS 5kursi dengan 51.312 suara, PartaiGolkar memiliki 3kursi dengan 39.886 suara, Partai Gerindra 4 kursi dengan 55.339 suara, Partai Demokrat 6 kursi dengan 92.390 suara, PAN 2 kursi dengan 34.270 suara, PBB 3 kursi dengan 42.134 suara,Perindo 1 kursi dengan 6.667 suara.(rul/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *