oleh

SKK Migas Sarankan Pokmas Berbadan Hukum, HCML hanya Dilegalisasi Desa

KABARMADURA.ID, Sampang – Legalitas kelompok masyarakat (pokmas) pelaksana realisasi pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) dari Husky Cnooc Madura Limited (HCML) semakin meragukan. Pasalnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga sudah menyarankan menggandeng pelaksana berbadan hukum.

Sebelumnya, pihak HCML menyatakan bahwa pokmas yang digandeng selama ini tidak harus berbadan hukum, cukup ada pengesahan dari pihak otoritas di lokasi realisasi program TJSP.

Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi mengaku telah menyarankan semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menggandeng pelaksana berbadan hukum. Termasuk HCML sebagai KKKS yang melakukan eksploitasi migas di lapangan BD, Kabupaten Sampang.

“Kami menyarankan kepada KKKS untuk menggandeng yang berbadan hukum. Mengingat pertanggungjawaban pekerjaan dan kewajiban perpajakan yang lebih terdokumentasi dengan baik,” katanya.

Sebab menurutnya, anggaran TJSP juga berkaitan dengan keuangan negara. Selama anggaran telah disetujui oleh SKK Migas, maka TJSP atau PPM menjadi cost recovery. Sehingga perlu dimonitoring dengan baik, utamanya terkait pertanggungjawaban anggaran negara.

Dengan demikian, lanjut Nurwahidi, setiap tiga bulan sekali, SKK Migas melakukan monitoring. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar program TJSP terlaksana dengan baik. Selain itu, bisa dievaluasi program tersebut tepat sasaran atau sebaliknya.

Disinggung soal pengawasan anggaran, SKK Migas memastikan akan melakukan audit dan tinjauan lapangan. Sebab fungsi SKK Migas adalah sebagai pengawas dan pengendali usaha hulu migas. Sayangnya, SKK Migas belum menjelaskan detail kegiatan program CSR HCML tahun 2019 lalu secara detail.

Sayangnya, kali ini Manager Regional Office HCML Hamim Tohari belum bisa memberikan keterangan. Berusaha dikonfirmasi melalui nomor ponselnya belum ada tanggapan. Sementara sebelumnya, pihaknya mengakui jika selama ini pokmas yang digandeng tidak harus berbadan hukum. (km54/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed