Soal Swab Test, Kesadaran Masyarakat Pamekasan Rendah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ IST) LEMAH: Warga Pamekasan sedang melakukan pemeriksaan swab untuk memastikan infeksi Covid-19 dalam dirinya.

KABARMADURA.ID, Pamekasan Tujuh bulan berlalu, Kabupaten Pamekasan hingga saat ini masih diselimuti ancaman wabah Covid-19. Penanganan wabah tersebut terus dilakukan untuk memastikan tidak terinfeksi Covid-19. Pengecekan bisa dilakukan dengan pemeriksaan swab.

Namun dalam metode pemeriksaannya, belum memenuhi standar internasional sebagaimana ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO). Hal itu diungkapkan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dr. Syaiful Hidayat, Selasa (20/10/2020). .

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dalam standar WHO pemeriksaan swab test harus dilakukan setiap minggu kepada 1.000 per 1 juta penduduk. Sementara di daerah dengan slogan gerbang salam tercatat memiliki jumlah penduduk berkisar 900 ribu lebih. Sehingga standarnya setiap minggu harus dilakukan swab test pada 900 jiwa.

“Dalam praktiknya, swab test di belum dilakukan semasif itu. Standar WHO itu begitu, nah di Pamekasan ini belum, jadi lama Covid-19 ini tertangani,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dr. Nanang Suyanto menjelaskan, kesadaran masyarakat atas pentingnya melakukan pemeriksaan swab masih tergolong rendah.

Sehingga untuk bisa melakukan swab sesuai standar internasional masih belum bisa dipenuhi. Sebab kebanyakan masyarakat menolak untuk dilakukan swab lantaran terpengaruh oleh kabar miring mengenai Covid-19 serta beban moral yang bakal diterima jika dirinya terinfeksi.

Sementara itu, pihaknya tidak memiliki sarana hukum untuk melakukan pemaksaan terhadap semua masyarakat agar melakukan pemeriksaan swab. Selain itu, ketersediaan alat untuk melakukan swab test juga menjadi alasan.

Sebab hingga saat ini pemkab belum memiliki alat polymerase chain reaction (PCR) untuk melakukan swab test secara massif tidak seperti Bangkalan dan Sampang. “Mereka tidak percaya Covid-19, meski di kontak erat dengan penderita masyarakat tidak akan mau, dan kami tidak punya sarana hukum untuk memaksa,” tukasnya. (ali/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *