Soal Wisata Api Alam Pamekasan, Dewan Bakal Panggil Dinas, Kades dan Warga

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) WISATA KEBANGGAAN: Keunikan wisata alam api tak kunjung padam menjadikan Pamekasan satu-satunya daerah di Madura yang memiliki wisata ini.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Polemik wisata alam Api Tak Kunjung Padam di Desa Larangan Tokol hingga saat ini nampaknya belum menemukan solusi terbaik. Pasalnya, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Pamekasan Poni Indrayani menyampaikan, wisata api tersebut lepas dari penanganan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sejak tahun 2019 lalu dan hingga saat ini belum bisa dikelola kembali.

Menurutnya, wisata api alam satu-satunya di Madura itu telah berhenti menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sejak tahun 2019 lalu. Hal itu lantaran polemik internal antara Pemerintah Desa (Pemdes) Larangan Tokol dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat. Sumber masalahnya yaitu karena persoalan lahan yang diketahui milik pribadi, bukan milik pemerintah.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Khairul Umam menyayangkan adanya polemik tersebut. Menurutnya, tidak seharusnya polemik itu terjadi. Sebab, api tak kunjung padam sudah sejak lama dikenal sebagai ikon Bumi Gerbang Salam. Karena tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam seperti itu.

Pihaknya berjanji akan segera memediasi semua pihak yang terkait dalam polemik wisata api tak kunjung padam ini. Pihaknya juga akan memanggil pihak Disporapar Pamekasan, kepala Desa Larangan Tokol serta pokdarwis setempat untuk diajak duduk bersama dan berusaha mencari jalan keluar terbaik, agar wisata api tak kunjung padam dapat kembali menjadi destinasi wisata yang terkelola dengan baik.

“Kami akan segera panggil ini semua. Sayang sekali kalau terus tidak produktif. Kalau wisata pantai sudah banyak di daerah lain. Ini iconic,” ucapnya.

Sementara itu, Pakar Muda Pariwisata Madura, A. Faidlal Rahman menilai, sebaiknya wisata api tak kunjung padam dikelola secara swasta. Hal itu bisa dilakukan oleh pemilik lahan atau pengusaha wisata. Alasannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan terbatas untuk mengelola tempat wisata. Serta mekanisme pencairan anggaran yang rumit dinilai akan menghambat perkembangan wisata.

“Tidak ada sejarahnya wisata itu sukses dikelola pemerintah. Semua yang sukses itu dikelola swasta,” tukasnya. (ali/waw)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *