Sosialisasi Vaksinasi Kalah Tenar dari Hoaks

  • Whatsapp
(FOTO; KM/FA'IN NADOFATUL M) BANYAK HOAKS: Kurang sosialisasinya program vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat, dinilai semakin memperburuk citra kegiatan itu.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN/SUMENEP-Rencana vaksin massal kepada 10 pejabat daerah di Bangkalan gagal dilaksanakan, karena vaksin belum datang. Padahal rencananya, seluruh Forkopimda, kecuali Wakil Bupati Bangkalan Mohni akan disuntik pertama kali sebagai sampel, Kamis (14/1/2020).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo mengatakan, hanya tiga kota/kabupaten di Jawa Timur, yakni Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

Bacaan Lainnya

“Harusnya vaksinasi untuk Forkopimda dilakukan hari ini, tapi karena vaksinnya belum ada, terpaksa ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” ujarnya.

Informasi yang didapatknya, distribusi vaksin itu akan dilakukan pada Februari mendatang. Namun pihaknya belum bisa memastikan jadwalnya.

Sudiyo menjelaskan, kegiatan vaksinasi Covid-19 ini tidak jauh berbeda dengan vaksinasi influenza. Di mana merupakan vaksin meningitis yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Vaksin ini adalah cara untuk memutus penyebaran covid-19 di Indonesia bahkan di dunia.

“Jadi masyarakat tidak usah bingung dengan berita-berita hoaks itu, itu adalah kegiatan beberapa tahun lalu, justru itu harus difilter,” pesannya.

Humas Satgas Covid-19 Bangkalan Agus Zein juga mengaku belum bisa memastikan jadwal ulang vaksin tersebut.

“Kan vaksinnya belum diterima jadi tidak bisa diramal, takut meleset. Intinya yang pertama sebagai promosi untuk para tokoh seperti pemerintah maupun masyarakat,” tuturnya.

Menanggapi batalnya vaksinasi itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Mohammad Fahad mengatakan, vaksin untuk membuat semua masyarakat Bangkalan memilki imunitas dari Covid-19. Sehingga masyarakat diminta lebih berikhtiar ikut memutus rantai penularan wabah tersebut. Salah satunya tetap mematuhui protikol kesehatan (protkes).

“Wabah covid-19 ini agar tidak ada lagi. Sehingga masyarakat bisa terhindar. Hal itu juga disampaikan oleh bupati kemarin, jika vaksin ini datang, para pemimpin daerah wajib memberikan contoh,” tuturnya.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPRD Sumenep M. Syukri menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kurang mensosialisasi pelaksanaan vaksinasi, terutama soal penundaannya.

Kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, sebelum vaksinasi, masyarakat setidaknya harus diberi informasi yang jelas terkait detail dan manfaat vaksin.

Pemerintah diminta memberikan pemahaman secara rinci mengenai jenis vaksin yang saat ini beredar, cara pemakaian, ada efek samping dan tidaknya, serta manfaatnya.

“Masih banyak masyaralat yang belum tahu mengenai vaksin ini. Perlu sosialiasai, tidak lantas ada kegiatan. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman,” katanya, Kamis (14/01/2020).

Terlebih, ada sebagian masyarakat yang senang adanya vaksinasi. Namun bisa sebaliknya atau takut divaksin jika tidak tersosialisasi dengan jelas. Dengan kejelasan dalam sosialisasi, vaksinasi diyakini tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dengan ikhlas datang untuk divaksin jika ada undangan akan divaksin.

“Intinya, lemahnya OPD terkait, sehingga dilakukan penundaan,” ucapnya.

Harapannya, seluruh masyarakat Sumenep dapat menerima vaksin. Jika perlu, tidak hanya sebatas usia 18 hingga 59 tahun yang divaksin. Sebab, kekebalan tubuh untuk menangkal penyakit juga berlaku pada seluruh masyarakat.

“Ditundanya ini harus diambil hikmahnya. Dinkes sangat perlu memberikan sosilisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Agus Mulyono mengakui bahwa sosialisasi tidak dilakukan pada masyarakat. Sejauh ini hanya memberi pemahaman secara daring.

“Secara langsung memang belum dilaukan,” ujarnya.

Dia mengatakan, penundaan vaksinasi didasari surat edaran (SE) baru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Yang awalnya diagendakan pada Jum at, 15 Januari 2021, ditunda hingga Februari 2021 mendatang.

Dengan begitu, meski sudah menyiapkan diri dengan menentukan kebutuhan vaksin sebanyak 3.767 dosis, penundaan itu bisa jadi ada kemungkinan bertambah.

“Jadi, banyaknya stok vaksin di Sumenep ditentukan pada Februari 2021,” tegasnya. (ima/imd/waw)

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *