SPAM Dungkek Dibiarkan Mubazir

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) DIBIARKAN: Pembangunan Pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang melalui pipanisasi bawah laut di Kecamatan Dungkek tidak ada kejelasan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pipanisasi bawah laut di Kecamatan Dungkek disorot. Sebab, proyek yang menelan anggaran Rp4 miliar lebih itu tidak berfungsi alias tidak  dioperasikan.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep Akhmad Zainur Rakhman mengatakan, meminta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP dan CK)  wajib bertanggung jawab atas pengerjaan pipanisasi bawah laut. Bahkan meminta agar pengoprasiannya dimaksimalkan.

Bacaan Lainnya

“SPAM di dungkek hingga saat ini tidak termanfaatkan dengan baik. Itu wajib diselesaikan. Hingga air bersih mengalir pada Gili Iyang,” katanya, Senin (18/01/2020)

Menurutnya, DPRKP dan CK tidak semerta-merta menghilang begitu saja. Sebab, paska dibangun tidak ada pemeliharaan. Sehingga, pembangunan tidak karuan.

“Tidak berfungsi sama sekali, mubazir kan,” paparnya.

Zainur menegaskan, proyek SPAM  menjadi harapan masyarakat. Sebab, hal itu merupakan salah satu jalan keluar yang diberlakukan pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi kekurangan air di Gili Iyang. “Pokoknya, wajib dilanjutkan,” ujarnya.

Diketahui, pengerjaan dilakukan pada tahun 2017 lalu. Tetapi, pencairan dana dilakukan secara bertahap. Yakni, Rp2 miliar, Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar hingga saat ini hampir Rp5 miliar.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) DPRKP dan CK Sumenep Benny Irawan mengaku, jika saat ini pengelolaannya SPAm sudah diserahkan kepada PDAM. Sehingga pihaknya tidak lagi memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan SPAM.

“Awalnya, secara teknis ada kaitanya dengan DPRKP dan CK tetapi, setelah itu langsung dikelola oleh PDAM. Sehingga, masalah tidak dilanjutkannya pengerjaan menjadi tanggung jawab PDAM,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Sumenep Supandi mengakui, bahwa PDAM mulai dari awal tidak pernah diikutsertakan dalam masalah proyek SPAM baru di Gili Iyang. Sebab, hal itu proyek dari BPWS dengan pemerintah daerah. ” Jika dipasrahkan dan dialihkan ke PDAM maka menjadi tanggung jawab kami, jika tidak maka sebaliknya,” pungkasnya. (imd/mam)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *