oleh

SPBU Terbukti Nakal, Warga Minta Pemkab Sentil Pertamina

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Panjangnya antrean kendaraan bermotor di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kerapkali membuat warga kesal, bahkan tampak sejumlah warga membeli BBM bersubsidi dengan jumlah besar menggunakan jeriken.

Sebagaimana diungkapkan MH, warga Nyalabu Daya, dirinya menemukan sejumlah warga melakukan praktik tersebut. Bahkan, nampakseolahbekerja sama dengan petugas SPBU. Selain MH banyak juga yang merasakan hal yang sama.

Mereka membeli BBM bersubsidi menggunakan jeriken meski mereka tahu bahwa tindakan tersebut melanggar aturan. Karenanya, warga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berikut aparat penegak peraturan daerah (perda) dan kepolisian untuk merekomendasikanpenindakan kepada pihak Pertamina.

“Mereka datang ke SPBU membawa jeriken, lalu jeriken tersebut ditumpuk. Dan menyuruh temannya untuk melakukan hal yang sama,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi dan Perekonomian Sri Puja Astutik Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan mengaku pihaknya tidak bisa melakukan penindakan terhadap SPBU. Bahkan dia meyakini, pihak Pertamina telah mengetahui hal tersebut,namun seolah dibiarkan.

Lebih lanjut Sri menjelaskan, untuk BBM jenis premium,Pertamina sudah membatasi pendistribusiannya kesetiap kabupaten sebanyak 8 kiloliter (kl). Sehingga wajar menurutnya BBM jenis premium belakangan ini cepat habis.

“Kalau penindakan kami tidak bisa lakukan, tetapi jika merekomendasikan untuk itu dilakukan penindakan bisa,” ujarnya.

Kendati demikian, Sri mengungkapkan, pihaknya akan berusaha untuk merekomendasikan keluhan masyarakat tersebut terhadap Pertamina guna dilakukan tindak lanjut terhadap SPBU. Sebab menurutnya, Pertamina yang berwenang memberikan penindakan terhadap SPBU yang terbukti nakal.

Meski sebenarnya, kata Sri, hal itu sudah disampaikan kepada Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) pada saat berkoordinasi dengan pemkab beberapa waktu lalu. Menurutnya, Hiswana Migas sebagai lembaga pengawas Pertamina bisa menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Menurut Sri, pihaknya perlu bantuan pihak kepolisian untuk menertibkan kejadian tersebut. Sebab hanya pihak kepolisian selain Pertamina yang memiliki wewenang menindak pelanggar hukum di bidang BBM.

“Sebenarnya sudah kami sampaikan juga ke Hiswana Migas pada saat pertemuan kemarin. Dalam hal ini harus polisi dan aparat keamanan lainnya yang bertindak,” tambahnya.

Di lain pihak, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan Kusairi mengaku siap kapan saja jika dibutuhkan pemkab dalam setiap hal. Termasuk dalam hal penertiban pelanggar hukum.

“Kami selalu siap jika pemkab butuh tenaga kami. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika perlu,” tegasnya. (ali/waw)

 

Komentar

News Feed