oleh

Stabilkan Harga Tembakau, Komisi II DPRD Sumenep Fasilitasi Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Kabarmadura.id/SUMENEP-Komisi II DPRD Sumenep telah mengumpulkan sejumlah pihak yang terlibat dalam hiruk-pikuk komoditi tembakau, terutama dari unsur asosiasi petani dan pabrikan. Langkah tersebut, dalam rangka menstabilkan harga serapan tembakau di Sumenep yang selama ini dinilai kurang berpihak kepada petani.

Atensi dan prioritas untuk diupayakan oleh legislatif Sumenep itu, dilakukan dengan mendatangkan perwakilan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Gabung Kelompok Tani (Gapoktan) dan pabrikan.

Dalam rembukan itu juga mendatangkan kalangan eksekutif selaku penentu kebijakan untuk peningkatan nilai jual tembakau, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag), dan  Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Sumenep.

“Termasuk dari tim perizinan, itu memang upaya-upaya yang kami lakukan untuk memberikan perhatian kepada petani, ketika dikumpulkan, lalu memusyawarahkan solusi dari permasalahan yang ada,” kata Ketua Komisi II DPRD Sumenep H Subaidi.

Termasuk secara teknis, salah satu upayanya adalah meminta pemangku kebijakan untuk selalu mengontrol kualitas produksi tembakau. Artinya, antara tuntutan harga dan kualitas dapat berimbang. Sebab yang terjadi di lapangan, tidak sedikit kualitas dirusak sendiri, misalnya dicampur gula dan sebagainya.

Upaya lain dalam membantu petani untuk mendapatkan harga tembakau yang bagus, ungkap politisi PPP itu,  adalah tidak mengizinkan tembakau luar Madura masuk ke Sumenep. Sebab, hal itu menjadi salah satu sebab harga tembakau di Madura tidak kunjung stabil.

“Pengawasan terhadap aktivitas petani, terhadap pedagang yang mengambil dari luar Madura, kami melakukan intervensi kepada pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Disperindag agar tidak memberi ruang tembakau luar masuk ke sini,” imbuhnya.

Selain upaya tersebut, tujuan koordinasi itu agar menemukan titik terang, termasuk solusi dari beberapa persoalan yang ada. Misalnya, hasil evaluasi dari kejadian sebelumnya adalah saling menyalahkan antarkomponen tersebut.

Sehingga dengan dikumpulkan, terutama persoalan yang mengganjal bisa disampaikan oleh perwakilan petani, dalam hal ini APTI dan Gapoktan. Sementara agar koordinasi tersebut berimbang, maka dilibatkan dari pemerintah dan pabrikan sendiri.

“Biar tidak ada yang saling menyalahkan, persoalan tembakau tidak hanya terjadi di Sumenep, tapi minimal dari musawarah ini, ada saling kemengwrtian, sehingga ada solusi dan petani bisa tersenyum,” paparnya.

Apalagi menurutnya, secara nasional, tidak ada regulasi yang mengatur terkait tataniaga tembakau. Sehingga dia berharap terutama kepada pabrikan agar mempertimbangkan nilai-nilai nurani dalam mengatrol harga tembakau, sehingga ada keperpihakan kepada petani.

“Tataniaga tembakau tidak termasuk makanan atau kebutuhan pokok, sehingga tidak ada regulasi untuk mengatur harganya, sehingga harus menggunakan hati nurani, kasian petani, itu harapan kami, selain upaya-upaya tadi,” pungkasnya. (ara/waw)

Komentar

News Feed