Status Plt Berdampak Pada Keoptimalan Kinerja 

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) TIDAK MAKSIMAL: Mayoritas kepala dinas di Kabupaten Sampang masih menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt). 

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Belasan kepala dinas (kadis) di Kabupaten Sampang belum definitif. Mereka masih menyandang jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt). Kondisi itu, akan berdampak terhadap keoptimalan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Hal tersebut diungkapkan, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sampang, Aulia Rahman, Senin  (08/02/2021).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), belasan OPD yang masih dijabat Plt masing-masing,Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pendidikan (Disdik). 

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), BKPSDM, Sekretariat Daerah (Sekda), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar), dan Dinas Sosial (Dinsos). 

Aulia menjelaskan, tidak optimalnya kinerja OPD yang masih dijabat Plt, lantaran belum memiliki kebijakan penuh. Sehingga, mereka tidak berani memastikan suatu rencana atau program yang dicanangkan. Sedangkan pemkab terkesan membiarkan status jabatan Plt sejak 2020 lalu.

Padahal, mendefinitifkan jabatan kepala sangat penting, utamanya dalam mendorong program-program yang direncanakan. Sehingga ia meminta kepada Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, untuk segera mendefinitifkan semua kepala OPD yang masih berstatus Plt. 

“Bupati memang mempunyai hak untuk Plt dan mendefinitifkan, tetapi jika dibiarkan Plt selama 2 tahun tidak baik juga. Karena, mereka bekerja hanya setengah hati dan ini berdampak pada program pemerintah ke depan,”  paparnya.

Menurutnya, untuk mendefinitifkan kepala OPD diharapkan selektif dan tidak asal tunjuk. Salah satu tujuannya, agar pengelolaan dalam menjalankan program pemerintah lebih maksimal. Sehingga tidak terkesan, asal membuat program. Namun, manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat. 

“Saya harap yang didefinitifkan itu, memang mampu di bidangnya. Artinya, kalau bidangnya kesehatan, jangan ditempatkan di disdik, agar arah kepemimpinannya itu jelas,” sarannya. 

Sementara itu, Plt BKPSDM Kabupaten Sampang, Arif Lukman Hidayat mengaku, dengan jabatan sementara Plt tidak mempunyai kewenangan penuh. Utamanya, dalam menentukan kebijakan untuk merencanakan suatu program yang akan direalisasikan.  Namun, untuk didefinitifkan masih menunggu petunjuk dari bupati.

“Intinya yang Plt ada 13 OPD, dan itu sebagian dari tahun kemarin. Dan untuk melakukan seleksi terbuka menunggu petunjuk dari bupati,” responnya. (ito/mal)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *