Sterilisasi, Kantor DPRD Sumenep Disemprot Disinfektan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Humas DPRD for Kabar Madura) SIGAP: Kantor DPRD Sumenep disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan oleh petugas dari BPBD Sumenep.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep melakukan penyemprotan disinfektan seisi ruangan di kantor DPRD Sumenep.

Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, kegiatan itu dilandasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Penyemprotan disinfektan itu dilakukan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep.

Bacaan Lainnya

“Ruang paripurna, ruang komisi, serta seluruh ruangan DPRD dan sekitarnya dilakukan penyemprotan disenfektan,” katanya, Rabu (7/7/2021).

Alasan lainnya, karena menurut informasi dari sekretaris DPRD Sumenep (sekwan), yang  terdapat dua orang terinfeksi Covid-19. Oleh karena itu, DPRD sigap melakukan steririlisasi untuk tidak menyebar kepada petugas di dewan serta anggota dewan.

“Penyemprotan ini dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang saat ini terus menunjukkan angka peningkatan korban,” tegas Hamid.

Namun Hamid akan konsultasi lagi, apakah memang dilakukan sekali ini saja, atau mesti dilakukan berulang kali dan setiap hari.

Dirinya berjanji, ke depan akan mengatur pola kerja di lingkungan kantor DPRD Sumenep, pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah boleh dilakukan di rumah. Tetapi yang bertugas di bagian pelayanan, jadwalnya sedang disiapkan agar tidak mengganggu kinerja dalam memberikan pelayanan kepada para anggota dewan.

“Sementara saat ini semua anggota dewan kerja di rumah,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Diketahui, berdasarkan hasil rapid test, sebanyak 50 anggota DPRD Sumenep bersih dari infeksi Covid-19.

Dalam waktu dekat ini juga akan mencari format dalam menjalankan sisa kegiatan kedewanan, agar berjalan sesuai harapan serta cepat rampung. Sisa kegiatan itu seperti pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) serta kegiatan lainnya masih belum dilaksanakan.

“Kami masih mencari format akan melekukan rapat pimpinan,” pungkas Hamid. (imd/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *