oleh

Subsidi Elpiji Melon Bakal Ikut Dilucuti

Kabarmadura.id-Dirjen Migas Kementerian ESDM berencana mencabut subsidi gas elpiji 3 kg atau bakal dijual sesuai dengan harga pasar. Artinya, harga gas Elpiji 3 kg tidak lagi dijual murah, karena pemberian subsidi nantinya menyasar kepada masyarakat miskin, tak lagi ke barang.

Harga jual Elpiji 3 kg mengikuti tabung non subsidi seperti 12 kg. Jika harga Elpiji 12 kg Rp139.000 atau Rp11.583 per-kg. Maka harga elpiji 3 kg menjadi Rp34.749 per-tabung atau lebih tinggi dari harga subsidi di bawah Rp20.000.

Masyarakat di Madura termasuk para wakil rakyat mulai menyuarakan penolakan. Sedangkan pemerintah kabupaten masih bersikap pasif, alias menunggu surat resmi dari pemerintah pusat.

 

Subsidi Layak Ditambah, Bukan Ditarik

SAMPANG-Meskipun masih berupa wacana, penolakan rencana perubahan skema subsidi gas LPG 3 kilogram, mendapat penolakan dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang.

Namun penolakan para wakil rakyat ini, juga masih sekadar ucapan yang belum berpengaruhs ecara signifikan terhadap rencana kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.

Kebijakan pencabutan subsidi elpiji melon itu, dinilai tidak pro rakyat, karena hanya akan semakin membebani masyarakat, utamnya di tingkat perekonomiaan menengah ke bawah.

Bahkan, Anggota Komisi II DPRD Sampang Agus Khusnul Yaqin menyerukan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Sampang untuk ikut menolak kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat itu.

Menurut dia, rencana pemerintah pusat untuk menghentikan subsidi harga elpiji melon tersebut belum tepat. Pihaknya meminta ada solusi lain yang lebih baik, sehingga tidak menambah beban masyarakat.

“Menyikapi rencana penghentian subsidi elpiji melon ini, kami meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan keberatan, karena masyarakt kecil yang menjadi korbannya,” katanya, Kamis (16/1/2020).

Ia juga meminta, pemerintah untuk memberi penjelasan terkait penghentikan subsidi elpiji itu. Jka subsidi elpiji itu dihentikan, mayoritas warga Sampang belum siap, sebab kondisi perekonomian masih di bawah rata-rata. Maka, alangkah baiknya untuk ditertibkan terlebih dahulu, sehingga tidak warga miskin yang jadi korbannya.

Agus juga mendesak Pemkab Sampang menertibkan distribusi atau penyaluran elpiji bersubsidi agar lebih baik lagi, karena selama ini, elpiji 3 kg itu yang semestinya hanya diperuntukkan bagi warga miskin, tetapi realitanya banyak yang tidak tepat sasaran, karena tidak hanya masyarakat miskin yang menerima manfaatnya.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menolak dan mengajukan keberatan atas penghentian subsidi elpiji 3 kg ini dan kami juga meminta untuk menertipkan distribusi elpiji yang tidak tepat sasaran,” terangnya.

Menanggapi itu, Kabag Perekonomian Setkab Sampang Juwaini mengaku masih akan berkoordinasi terlebih dalu, karena hingga saat ini pihaknya belum menerima surat terkait  pemberhentian subsidi harga elpiji 3 kg secara resmi, baik dari pemerintah pusat ataupun Provinsi Jatim.

Koordinasi itu akan dilakukan dengan pemerintah pusat, untuk meminta penjelasan lebih detail, termasuk pola pendistribusian dan sebagainya.

Namun dia juga berpendapat, kebijakan penghentian elpiji itu, dampaknya hanya akan memberatkan dan membebani masyarakat, utamanya yang kurang mampu.

“Kami belum menerima surat pemberitahuan dan masih mau berkoordinasi dengan yang mengerluarkan kebijakan, tapi kami pastikan semua yang menjadi keberatan masyarakat tetap akan difasilitasi,” janjinya.

Sementara itu, salah satu warga Sampang penerima manfaat subsidi elpiji melon, Rukayah berharap, tidak ada penghentian subsidi, karena hanya akan menambah beban biaya rumah tangga yang semakin besar. Sebab elpiji itu,sudah menjadi kebutuhan pokok untuk bisa memasak. Bahkan minta subsidinya ditambah, agar harganya lebih murah.

“Saya hanya bisa berharap rencana penghentian subsidi elpiji ini dibatalkan, jika terpaksa harga elpiji 3 kg ini, yang jelas saya kembali menggunkan kayu seperti dulu lagi,” harapnya. (sub/waw)

 

Bakal Memberatkan Masyarakat

TIDAK SEMESTINYA: Seorang pedagang bakso yang memakai elpiji melon untuk warga miskin.

BANGKALAN-Adanya rencana Kementerian ESDM yang bakal mencabut subsidi gas LPG ukutan 3 kilogram (kg) pada pertengahan tahun 2020 nanti, mendapatkan penolakan legislatif Bangkalan.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Fadhur Rosi memastikan tidak setuju jika pihak pemerintah bakal menjual gas melon tersebut dengan harga normal atau tanpa subsidi.

Pasalnya, menurut politikus dari Partai Demokrat ini, gas yang biasa disebut elpiji 3 kg tersebut sangat membantu masyarakat kurang mampu. Jika harganya akan dijual dengan harga normal, sekitar Rp35 ribu per tabung, cukup memberatkan warga miskin.

“Sebenarnya saya tidak setuju jika gas elpiji tersebut dicabut subsidinya. Karena ini pasti akan berdampak pada perekonomian masyarakat,” ujarnya, Kamis (16/1/2020).

Kendati mengatakan tidak setuju, Fadhur berharap ada solusi yang ditawarkan pemerintah pusat, agar masyarakat kurang mampu tetap bisa menjangkau gas melon ini. Ia hanya berpesan kepada Dinas Perdagangan (Disdag) untuk memastikan tidak ada penimbunan gas elpiji sebelum harganya ditetapkan menjadi harga normal oleh pemerintah pusat.

“Kalau sudah keputusan pemerintah pusat, mau bagaimana lagi. Tapi saya ingatkan, jika ini memang nanti direalisasikan. Saya minta pada perdagangan untuk memastikan tidak ada penimbunan gas elpiji,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota Komisi B lainnya, Abdul Aziz, menurutnya, kebijakan pemerintah pusat yang akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kg ini, tidak memyetujuinya.

“Saya sangat-sangat tidak setuju jika pemerintah pusat akan mencabut gas 3 kg ini. Karena ini akan sangat membebani warga miskin dan waktunya juga sangat tidak tepat untuk ditetapkan dengan harga normal,” tegasnya.

Terpisah, perwakilan distributor gas elpiji PT Dwi Wira Usaha Bakti, Dedy justru mengaku belum mendengar langsung rencana pencabutan subsidi gas melon. Sampai saat ini belum ada edaran resmi dari pemerintah pusat untuk menjual gas elpiji 3 kg dengan harga normal. Sehingga pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

“Kalau adanya pencabutan ini kami belum mendengar, belum dikasih tahu,” ujar pria yang bertugas di bagian administrasi tersebut.

Menurut Dedy, memang gas yang paling banyak dicari masyarakat yakni elpiji 3 kg. Dalam sehari, dirinya bisa menghabiskan atau mengirim gas melon ini dari 500 sampai 600 buah. Gas elpiji itu dikirim kepada 20 agen di Kota Bangkalan.

“Paling banyak memang yang dicari gas elpiji 3 kg, sehari pasti habis,” pungkasnya. (ina/waw)

 

Tanggung Jawab Kompensasi Harus Seimbang

PAMEKASAN-Rencana perubahan skema subsidi terhadap liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram, dinilai Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin, bakal memberatkan masyarakat, terlebih kondisi ekonomi saat ini masih lesu. Menurut Syafiuddin, eksekusi kebijakan pencabutan subsidi itu belum tepat.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemerintah pusat untuk mengkaji lebih serius terhadap kebijakan tersebut.

“Yang pasti kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat,” paparnya (16/01/20).

Hal senada diungkapkan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Harun Suyitno. Pemerintah harus membatalkan kebijakan yang dinilai sangat memberatkan beban kepada masyarakat kecil itu.

“Saya harap pemerintah pusat mengevaluasi, membatalkan kebijakan ini, karena momentumnya belum pas, karena perkonomian masyarakat masih lesu,” papar pria yang juga wakil ketua DPRD Pamekasan ini.

Terlebih, pengguna LPG 3 kilogram tersebut rata-rata masyarakat tidak mampu, yang untuk kebutuhan sehari-harinya belum sepenuhnya tercukupi. Namun jika itu harus terjadi, jelas Harun, pemerintah harus punya alasan yang kuat, lalu kompensasi yang diberikan harus seimbang. (rul/waw)

 

Pemkab Belum Siap Antisipasi

DILUCUTI: Kondisi pengiriman gas LPG yang saat ini masih harga subdisi.

SUMENEP-Kabar penarikan subsidi liquified petroleum gas (LPG) membuat terkejut sejumlah kalangan, terlebih masyarakat  yang status perekonomiannya menengah ke bawah.

Baidi Anam selaku masyarakat pengguna LPG berukuran tiga kilogram itu, mengaku berat menerima keputusan penarikan tersebut. Meskipun dia mengerti bahwa penarikan tersebut adalah untuk memaksimalkan perhatian khusus masyarakat miskin.

“Kalau memang penarikan subsidi tersebut memang demi memfokuskan perhatian ke masyarakat miskin ,itu bagus, konsep negara memang bagus, tetapi persoalannya pendistribusian subsidi langsung nanti, akan banyak menimbulkan kecurigaan dan persoalan di bawah nanti,” tuturnya, Kamis (16/1/2020).

Menurut Baidi, subsidi langsung masih akan menimbulkan persoalan baru terhadap sejumlah kelompok penerima manfaat (KPM) yang memang layak menikmati subsidi tersebut, tetapi tidak terkaver di daftar penerima bantuan.

“Ya kalau yang tidak dapet, dan status sosial ekonomi rendah (tak layak) dan layak menerima bantuan, maka pasti mereka akan kembali ke sistem awal, yaitu memakai kayu bakar untuk memasak nantinya,” imbuhnya.

Sementara itu, Andrianto selaku pemilik pangkalan LPG sepakat dengan pernyataan Baidi tersebut, karena fakta di lapangan, mayoritas yang menikmati subsidi LPG adalah masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke atas. Tetapi dia tidak memungkiri kebijakan tersebut, menurutnya masih terasa menjadi beban baru.

“Aduh serius bakal naik sampai harga segitu, kalau masalah lakunya pasti laku karena memang LPG ini sudah menjadi kebutuhan pokok, tetapi yang pasti masyarakat sendiri saya yakin belum siap untuk pernyataan itu,” katanya.

Sementara dari pihak pemerintah, dalam  hal ini Kepala Bagian (Kabag) ESDA Setkab Sumenep M Sahlan menyampaikan, pemerintah belum menyerap informasi tentang rencana penarikan subsidi tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa mengantisipasinya.

“Kalau surat edarannya sudah kami terima, maka pastinya ada sikap dari kami, tetapi sampai saat ini kami kan belum mendengar kabar tersebut,” tanggapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Moh Iksan, selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pendistribusian subsidi langsung kepada masyarakat kurang mampu, bersikap menunggu edaran  dari pemerintah pusat.

“Tentunya pemerintah Kabupaten Sumenep akan bertindak sesuaikan dengan teknis yang memang sesuai dengan mekanisme subsidi tersebut,” ungkap Moh Iksan.

Termasuk Ketua DPRD Sumenep Abd Hamid Ali Munir juga menyampaikan masih belum mendengar kabar tersebut.

“Ya gak tahu saya, itu kan ke dinas, saya belum tahu soalnya edarannya belum ada, nunggu kabar berikutnya,” paparnya. (ara/waw)

Komentar

News Feed