Subsidi Pupuk Dipangkas, Legislatif Minta Dinas Antisipasi Kelangkaan

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Bangkalan-Adanya wacana Menteri Pertanian untuk memangkas alokasi pupuk bersubsidi hingga 50 persen, yakni dengan pengurangan jatah pupuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mendapat tanggapan beragam. Salah satunya yakni anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Abdul Aziz.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) diharapakan dapat melakukan antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan pupuk di Bangkalan.

“Pastinya berimbas terhadap alokasi pupuk di Kabupaten Bangkalan,” katanya, Senin (20/1).

Menurutnya, kebijakan pengurangan alokasi pupuk tentu saja sangat rentan gejolak di tataran konsumen. Akibat permen tersebut, pengurangan jatah pupuk bersubsidi itu akan ada dampak yang saat ini belum terasa. Sebab, petani masih belum membutuhkan banyak pupuk.

“Nanti bulan Pebruari ketika petani membutuhkan pupuk, jika terjadi kelangkaan pasti akan terjadi gejolak,” terangnya.

Untuk itu, dirinya berharap pihak dinas segera melakukan antisipasi mengenai perihal tersebut. Agar saat para petani sedang dalam masa tanam dan membutuhkan pupuk tidak terjadi kelangkaan. Dirinya juga berharap tidak ada penimbunan pupuk sebelum hal tersebut benar-benar direalisasikan.

“Saya harap ada antisipasi dari pihak dinas mengenai hal tersebut agar tidak terjadi kelangkaan dan jangan sampai ada penimbunan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dispertahorbun Puguh Santoso menyampaikan, berkurangnya jatah pupuk di kabupaten Bangkalan ini berkait pengalokasian pupuk secara nasional di jawa timur berkurang. Selain itu, pihaknya memprediksi karena juga adanya mundurnya musim tanam. Saat ini, pihaknya juga masih menunggu petunjuk dari provinsi mengenai hal ini.

“Asumsi saya atau logika saya  kemungkinan saja, ini masih kemungkinan dari saya ya, adanya pembukaan lahan lahan baru di luar pulau jawa berpengaruh terhadap alokasi jatah pupuk di Jawa Timur,” paparnya.

Sedangkan untuk antisipasi, Puguh menilai hal itu tidak harus terjadi. Ia memastikan akan menempuh langkah konkrit ketika kebutuhan pupuk meningkat di Januari 2020. Jika kebutuhan di Januari membludak atau melebihi kebiasaan, lanjut Puguh, pihaknya akan menyedot jatah pupuk di Februari. “Begitu juga seterusnya. Jika di bulan terakhir ada kekurangan, kami akan ajukan kekurangan pupuk,” tandasnya.

Dalam Permentan tersebut, alokasi pupuk jenis Urea di Jatim tahun ini sejumlah 553.546 ton. Sedangkan di tahun sebelumnya mencapai 1.074.758 ton. Alokasi SP36 tahun ini hanya sejumlah 66.123 ton, tahun sebelumnya mencapai 155.833 ton. Untuk jenis NPK di tahun ini sejumlah 437.809 ton. Alokasi di tahun sebelumnya mencapai 590.710 ton.

Pengurangan alokasi secara signifikan terjadi pada pupuk jenis ZA dan Organik. ZA di tahun 2019 mencapai angka 508.938 ton. Tahun ini anjlok di angka 186.766 ton. Sedangkan jenis Organik menyisakan 105.350 ton dari jumlah 507.404 ton di tahun 2019.

Sementara di Bangkalan kebagian jatah Urea sebanyak 9.644 ton, SP36 sejumlah 1.488 ton, NPK 200 ton, dan Organik 252 ton untuk kebutuhan satu tahun. Tahun sebelumnya, alokasi Urea mencapai 18.764 ton, SP36 sebanyak 3.502 ton, ZA sejumlah 543 ton, NPK sejumlah 3.503 ton, dan Organik sebanyak 1.234 ton. (ina/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *