oleh

Sudah Diverval, 65.695 KPM Non DTKS Diajukan ke Kemensos

Kabarmadura.id/SUMENEP– Pengumpulan data dari 332 desa/kelurahan di Sumenep sudah valid. Jumlahnya terdapat 65.695 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan dikirim ke Kementrian Sosial (Kemensos) melalui Bupati Sumenep.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Moh. Iksan. Menurutnya, data khusus Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah ada di Dinsos. Data tersebut melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan mulai (18/4/2020-23/4/2020).

“Sebanyak 65.695 KPM sudah valid dari Dinsos yang bersumber dari desa,” katanya, Kamis (23/4/2020).

Data tersebut sudah melalui proses seleksi dari Dinsos, yang semula 95 ribu diverifikasi menjadi 65.695. Alasanya, ada sebagian data yang sudah menerima bansos lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Semua usulan dari kepala desa dan camat sudah diverifikasi, jadi, yang sudah menerima bansos lainnya tidak boleh masuk ke data KPM BLT,” ujarnya.

Menurutnya, BLT tersebut nantinya akan dicairkan kepada KPM yang akan direalisasikan pada bulan April 2020. Jenis bantuannya berupa dana Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.

Diketahui, KPM yang akan menerima BLT dari Kemensos itu sesuai dengan surat Kemensos No.1584/8/D1.01/04/2020 tanggal 17 April 2020 tentang alokasi pagu penerima BLT.

“Semua persyaratan dan ketentuan sudah diatur, jadi masyarakat tidak usah khawatir,” paparnya.

Bansos berupa BLT tersebut merupakan bagian dari bantuan untuk membantu masyarakat terdampak wabah Covid-19.

“Saat ini perekonomian agak kurang produktif apalagi sudah banyak masyarakat yang stay at home,” paparnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Yayak Nurwahyudi mengatakan, KPM BLT saa saat ini sudah selesai pendataan. Hasilnya akan diajukan ke Kemensos dalam rangka mendapatkan bantuan. Tetapi, data yang dimaksud tidak masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Semua yang masuk data DTKS akan dicoret. Sebab, tidak boleh menerima bantuan lebih, dalam artian data DTKS sudah masuk data kemensos untuk mendapatkan Bansos PKH dan BPNT,” paparnya.

Pendataan non DTKS termasuk pendataan yang bersumber dari DD, misalnya BLT dan bantuan lainnya yang bersumber dari provinsi yang akan diberikan di tengah wabah Covid-19.

“Hasil non DTKS tentunya melalui proses verval dari Dinsos Sumenep,” paparnya.

Dia berharap, distribusi semua jenis Bantuan Sosial (Bansos) di tengah-tengah Covid-19 harus tepat sasaran dan tidak boleh ada penyelewengan bantuan.

“Ya, tentunya bansos harus tepat sasaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Komosi IV DPRD Sumenep Siti Hosna mengharapkan, pendataan calon KPM harus cepat selesai agar bantuan cepat tersalurkan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa dan juga masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT ini. Hal itu untuk meminimalisir kecurangan dan kemungkinan tidak tepat sasaran.

“Selayaknya jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, termasuk mempermainkan dana BLT,” pintanya. (imd/pai)

Komentar

News Feed