KABARMADURA.ID | SAMPANG-Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sampang tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan. Hal itu memicu terjadinya kelangkaan pupuk di kalangan petani. Sementara usulan tambahan alokasi tidak dihiraukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Sampang Nurdin mengatakan, usulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi jenis NPK telah disampaikan kepada Pemprov Jatim. Sebab, stok NPK paling menipis.
Namun, pemprov tidak begitu saja mengabulkan permintaan penambahan alokasi, bahkan, alokasi pupuk urea justru dikurangi. Semula alokasi urea sebanyak 27 ribu ton, dikurangi 3.775 ton. Sehingga, alokasi pupuk urea untuk Sampang tahun ini menjadi 24 ribu ton.
Meski urea dikurangi, Pemprov Jatim mengamini permohonan tambahan alokasi NPK. Namun, jumlah tambahannya tidak seberapa, yakni hanya 300 ton. Dengan berkurangnya alokasi urea, kondisi menjadi terbalik. Semula stok NPK krisis, sekarang justru stok urea yang menipis.
“Kami minta tambahan NPK. Tapi bukan berarti urea harus dikurangi. Kami protes itu ke provinsi,” ucap Nurdin, Selasa (6/12/2022).
Perubahan alokasi pupuk bersubsidi itu kerap terjadi dari awal tahun. Semula, alokasi urea untuk Sampang sebanyak 30 ribu ton. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, alokasi urea untuk Sampang dikurangi menjadi 27 ribu ton saja.
Kemudian, alokasi NPK yang semula 19 ribu ton, sejak terbitnya Permentan 10/2022 dikurangi menjadi 10 ton saja. Pengurangan yang hampir 50 persen itu menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk NPK di kios-kios. Bahkan, tambahan 300 ton itu dirasa belum cukup Sampang diperkirakan.
“Sekarang justru urea yang stoknya menipis. Kami terus berkomunikasi dengan provinsi. Tapi alokasi urea untuk provinsi saja dikurangi 28 ribu ton,” imbuh Nurdin.
Dia melanjutkan, sisa alokasi pupuk urea yang belum terserap sampai saat ini sebanyak 69 ton. Sementara sisa alokasi NPK yang belum terserap sebanyak 780 ton. Jumlah itu dirasa masih kurang. Sebab, untuk bulan Desember saja, kebutuhan urea sebanyak 3.000 ton.
Akibat kondisi itu, petani harus kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi karena alokasinya harus dibagi rata kepada seluruh petani. Untuk menyiasati kelangkaan pupuk, sebagian petani terpaksa harus kreatif dengan mengoplos pupuk dengan campuran-campuran tertentu.
“Di Kecamatan Tambelangan itu, petani harus mengoplos pupuk. Meracik sendiri pupuk dengan campuran-campuran tertentu,” jelas Nurdin.
Di lain pihak, Sekretaris Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koordinator Daerah (Korda) Sampang Muhammad Hakim menilai pemkab kurang aktif merespon persoalan pupuk. Sebab, selain karena minimnya alokasi, kelangkaan juga disebabkan oleh tindakan melanggar hukum.
Menurutnya, kecurangan dalam penatausahaan pupuk bersubsidi masih kerap terjadi. Sementara Pemkab Sampang kurang memproteksi pupuk bersubsidi. Sehingga, para mafia pupuk dibiarkan terus berulah. Salah satu yang nyata yaitu beredarnya pupuk bersubsidi ke kios ilegal.
“Dulu berjanji akan memproteksi dengan peraturan yang akan dibentuk bersama, kini diabaikan. Jadi percuma minta tambahan pupuk kalau tikusnya dibiarkan gemuk,” tegas Hakim, Selasa (6/12/2022).
Reporter: Ali Wafa
Redaktur: Wawan A. Husna
