Sudah Muncul Penjelasan Permendagri, Belum Satupun OPD Ajukan Dilelang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) AWAS MOLOR: Munculnya regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sempat membuat OPD bimbang melaksanakan lelang barang dan jasa.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Hingga saat ini, semua proyek atau pengadaan barang dan jasa di Sumenep molor. Belum satu pun dilelang. Padahal, surat edaran (SE) mengenai adanya penyesuaian dengan regulasi baru itu sudah turun disemua organisasi perangkat daerah (OPD), dan sumua proyek sudah diperkenankan untuk dikerjakan.

Regulasi baru itu, yakni Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kedua regulasi itutelah diundangkan. Namunmemerlukan pemahaman dalam implementasinya.Kini penjelasan dari dua regulasi itu telah turun pada 8 Maret 2021.

Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Mustangin mengatakan, belum satupun proyek dilelang. Soal kapan akan dilelang, Mustangin mengaku hanya menunggu usulan dari semua OPD.

“Hingga saat ini tidak satupun pengadaan di OPD yang dilelang,” katanya, Kamis (11/3/2021).

Dia berharap, pekan ini harus ada lelang. Sebab, jika tidak ada pelelangan, semua pengerjaan pasti molor. Terlebih jika berpedoman pada tahun sebelumnya, pada Februari sudah ada pengajuan lelang dan Maret mulai pengerjaan atau tandatangan kontrak.

“Semua OPD harus gerak cepat untuk mengadakan pelelangan, sehingga terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumenep,” ucap pria yang familiar disapa Mus itu.

Tahun lalu,OPD yang paling cepat mengajukan lelang dan cepat dikerjakan adalah Dinas  PU Bina Marga, karena semua berkenaan dengan proyek fisik.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Teknik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep Agus Adi Hidayat mengatakan, SE baru sudah turun dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Nomor 25/III/2021. SE baru tersebut untuk menghindarkan permasalahan hukum dikemudian hari karena salah pemahaman.

“Alhamdulillah SE baru sudah turun terkait implementasi dari Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan agar sinkron dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sehingga, tidak ada lagi kehawatiran kesalahan,” tegasnya.

Tugas saat ini, pengerjaan yang molor akan dipercepat. Sehingga, proses yang tertinggal, segera dapat diselasaikan.

“Kami berharap, semua proyek yang semula molor diakhir bulan Maret dapat tandatangan kontrak,” tegas Agus yang juga menjelaskan bahwa proses pelelangan sempat tersendat lantaran menunggu surat edaran baru.

Terlambatnya pelelalngan itu, salah satunya berdampak pada paket proyek senilai Rp35 miliar untuk peningkatan jalan yang tersebar di Kecamatan Pragaan, Talango, Batang-Batang, Saronggi dan Dasuk.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep Akhmad Zainur Rakhman juga mendesak agar lelang proyek segera dimulai, agar tidak melabrak deadline penyelesaiannya.

“Kami berharap, semua proyek segera dikerjakan agar tidak labrak diadline hingga lewat tahun anggaran,” tegas politisi asal Kepulauan Sumenep itu. (imd/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *