Sudah Setahun Menang Gugatan, Tidak Kunjung Dilantik Jadi Kades

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) TAGIH JANJI: Kurniadi selaku lawyer dari Ahmad Rasidi akan menyetor berkas salinan MA ke kantor Bagian Hukum Setkab Sumenep agar segera ditindaklanjuti.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Kendati sudah terbit putusan Mahkamah Agung (MA), sengketa pilkades di Desa Matanair belum juga usai. Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep belum menindaklanjuti putusan tersebut.

Sementara, proses hukum dari gugatan hingga tahap peninjauan kembali (PK), berjalan sejak 2019 hingga 2021, tetap menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, yakni memerintahkan Setkab Sumenep melantik Ahmad Rasidi sebagai kepala Desa Matanair dan membatalkan keputusan pengangkatan Ghazali sebagai kepala Desa Matanair.

Atas dasar putusan PK dari MA,  Kurniadi selaku kuasa hukum Ahmad Rasidi mendatangi kantor Bagian Hukum Setkab Sumenep, Senin (22/11/2021). Dia menuntut Pemkab Sumenep akan tunduk putusan MA.

Pengacara asal Kecamatan Bluto itu menagih janji dengan membawa salinan dokumen putusan PTUN yang terbit pada Desember 2020 itu. Dia ingin terbit keputusan baru yang isinya melantik Ahmad Rasidi sebagai kepala Desa Matanair yang sah .

“Saya hanya ingin menagih bahwa Bagian Hukum Setkab Sumenep akan tunduk pada putusan PTUN. Berdasarkan putusan PTUN Surabaya nomor 37/G/2020/PTUN.Sby, klien saya sudah bisa dilantik secara sah sebagai kepala Desa Matanair,” kata Kurniadi, Senin (22/11/2021).

Jika dibiarkan, kata Kurniadi, Bagian Hukum Setkab Sumenep selaku penanggung jawab hukum untuk Bupati Sumenep Achmad Fauzi, telah menyesatkan dan membiarkan orang nomor satu di Kota Keris ini membiarkan mengeluarkan kebijakan melanggar hukum.

“Mereka masih menunggu salinan dari MA, dan saya hari ini sudah memenuhinya. Saya antar langsung ke kantor Bagian Hukum, tetapi masih disuruh kembali besok karena hari ini kabag hukum tidak ada di kantornya,” imbuh Kurniadi.

Sengkarut kasus itu dimulai pada pilkades serentak di Sumenep tahun 2019 lalu. Ghazali yang memenangi pilkades dianggap tidak sah oleh Ahmad Rasid. Ghazali disebut terganjal kelengkapan administrasi sehingga digugat ke PTUN. Namun Ghazali tetap dilantik sebagai kades pada tahun 2020.

Putusan PTUN Surabaya terbit pada Desember 2020 yang memerintahkan bupati Sumenep membatalkan keputusan pengangkatan Ghazali sebagai kepala Desa Matanair dan melantik Ahmad Rasidi sebagai kepala Desa Matanair. Di tingkat banding hingga PK di MA, putusannya menguatkan putusan PTUN Surabaya.

Sayangnya, kedatangan Kurniadi ke kantor Bagian Hukum Setkab Sumenep tidak membuahkan hasil. Dia hanya ditemui Kasubbag Hukum Pemkab Sumenep Sudarmaji yang merasa  tidak dapat memberikan tanggapan dan menyarankan agar kembali lagi esoknya.

“Informasi di sini satu pintu melalui kabag (Kepala Bagian Hukum Setkab Sumeneo Hizbul Wathan, red), saya tidak bisa menyarankan apa pun, sebaiknya besok kembali lagi,” ujar dia.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *