Sudah Terdampak, Data Warga Miskin Sasaran JPS di Sampang Masih Dikaji

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) YULIADI SETIAWAN: PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sudah merampungkan refocusing dan rasionalisasi anggaran. Jumlah anggaran yang dialihkan pada belanja tidak terduga sebesar Rp137 miliar, yakni untuk pencegahan dan penanganan wabah Covid-19.

Anggaran penanganan wabah Covid-19 itudifokuskan pada tiga sektor,meliputi penangananjaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp87 miliar, bidang kesehatan sebesar Rp40 miliar dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp10 miliar.

Bacaan Lainnya

Meski demikian, untuk upaya penanganan JPS yang mencapai puluhan miliar itu, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait sasaran dan kriteria penerima. Sebab, hingga saat ini data sasaran sedang diupdate. Selain itu, data tersebut masih akan divalidasi lagi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya.

“Kami memang lagi menyiapkan program JPS dampak Covid-19, meliputi bantuan paket sembako dan sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku, tapi untuk sasaran penerimanya belum jelas dan indikatornya apa saja masih dikaji, dan datanyasedang diupdate,” ucap PJ Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang Yuliadi Setiawan, Selasa (5/5/2020).

Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang Ummi Hanik menerangkan, Kabupaten Sampang sudah memenuhi kriteria refocusing anggaran belanja modal 50 persen dari pekerjaan fisik tahun 2020. Untuk barang jasa juga sudah memenuhi setelah belanja mandatory.

“Untuk program JPS itu, berupa paket sembako khususnya warga Sampang yang pulang kampung., hanya saja untuk sasaran penerimanya masih dilakukan validasi data agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Moh. Iqbal Fatoni menerangkan bahwa salah satu keriteria penerima JPS itu, yakni warga yang pulang kampung berarti kembali pada pendataan.

Terkait upaya pendataan para calon penerima manfaat, yang harus diminimalisir adalah jangan sampai ada sekat antara orang terdekat kepala desa atau bukan, maka dalam proses pendataanya harus libatkan warga sekitar.

“Selain itu, yang tak kalah penting, berikan info kepada masyarakat lewat aparat desa hingga ke dusun-dusun, jangan sampe info dan sosialisasi bantuan tersebut putus, karena dampak wabah Covid-19 itu, sangat luar biasa terhadap kehidupan masyarakat,” katanya. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *