oleh

Sudah Tidak Disarankan, KPU Sumenep Masih Syaratkan Rapid Test untuk Daftar KPPS

KABARMADURA.ID, Sumenep – Tahapan Pilkada Sumenep saat ini masuk pada proses pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep masih menggunakan hasil rapid test untuk menentukan syarat kesehatan calon anggota KPPS.

Padahal, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep sudah tidak merekomendasikan rapid test untuk mendeteksi paparan Covid-19.

Komisioner KPU Sumenep Rafiki menyampaikan, untuk tahap pendaftaran KPPS, rapid test belum disyaratkan, cukup melampirkan surat keterangan sehat.

“Tetapi kalau sudah hari kerja maka diharuskan melakukan atau mengikuti rapid tes. Hal itu sebagai upaya agar semuanya bisa aman dari paparan Covid-19, seperti coklit kemarin kan di-rapid test semua,” kata Rafiki, Selasa (6/10/2020).

Pelaksanaan rapid tes dilaksanakan ketika masuk pada masa kerja persiapan pilkada dan KPU Sumenep yang akan bertanggung jawab atau memfasilitasi prosesnya. Jika mendapati anggota KPPS yang kedapatan reaktif akan diganti.

“Proses rapid test dikoordinir KPU, sehingga ketika sudah reaktif, maka harus diganti yang lain. Sama dengan tenaga coklit kemarin itu,” terang mantan jurnalis itu.

Kebutuhan tenaga KPPS sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang berjumlah 2.500. Sehingga jika dikalikan tujuh, maka menjadi 17.500 anggota KPPS. Sementara untuk besaran honor beragam, yang menjabat sebagai ketua sebesar Rp900 ribu dan anggotanya Rp850 ribu.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Sumenep Agus Mulyono menyatakan bahwa rapid test sudah tidak diwajibkan lagi.

“Sudah tidak perlu keterangan rapid test, soalnya sekarang ini sudah tidak dipakai, jadi jika sudah mempunyai gejala batuk, flu, dan yang lainnya sudah bisa ditangani dengan perawatan,” ujar Agus. (ara/waw)

 

Komentar

News Feed