Sulit Anggaran, Bantuan untuk Difabel Pamekasan Andalkan dari Provinsi dan Pusat

News14 views

KABAR MADURA | Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas dari Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan mengandalkan kuota bantuan dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Kementerian Sosialisasi (Kemensos) Republik Indonesia (RI).

Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinsos Pamekasan Amir Mahmud mengatakan, sepanjang 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak menganggarkan kuota bantuan apa pun terhadap kaum disabilitas, baik berupa alat bantu kursi roda maupun bantuan finansial.

Dia menyebutkan, tidak adanya bantuan itu dimungkinkan karena tidak normalnya keuangan pemkab saat ini. Padahal, berdasarkan data yang ada, sedikitnya ada ratusan kaum disabilitas di Pamekasan, baik disabilitas dengan kategori ringan maupun berat.

Baca Juga:  Malaysia Berencana Tutup Akses Pekerja Asing, Pemkab Pamekasan Menilai Itu Hanya Penambahan Aturan Baru

Bantuan terakhir yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap kaum disabilitas berlangsung pada 2023 lalu, yakni 5 kursi roda.

“Tahun ini tidak ada bantuan sama sekali terhadap kaum disabilitas, sebab di tahun 2023 lalu pemkab hanya menyalurkan 5 bantuan terhadap disabilitas,” ungkapnya., Kamis (16/5/2024).

Dengan demikian, Amir mengaku telah mengusulkan bantuan untuk 200 hingga 300 penyandang disabilitas ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Kemensos RI. Pengusulan tersebut sebagai solusi dalam membantu disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari.

Pengusulan dibagi dalam dua bagian, yaitu bantuan uang tunai bagi penyandang disabilitas berat, yang diusulkan ke pemprov. Berikutnya, bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas ringan, yang diusulkan ke Kemensos.

Baca Juga:  Kabag Barjas Setda Pamekasan: Nol Kegiatan Tender Masuk RUP

Jumlah penyandang disabilitas tersebut berdasarkan usulan dari pemerintah kecamatan dan desa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlahnya naik 100 persen, atau kenaikannya berkisar 100 orang.

“Kami punya petugas pekerja sosial sebanyak 9 orang, mereka melakukan sosialisasi terhadap kecamatan dan desa meliputi syarat dan sejenisnya. Lalu pihak pemerintah terkait mengusulkan nama-namanya,” tegas Amir.

Pewarta: Moh. Farid

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *