oleh

Sulit Bergerak, Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Hanya Dijatah Anggaran Rp10 Juta

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Kasus pelecehan seksual di Bangkalan masih tinggi. Hal tersebut terlihat dari kenaikan angkanya yang terus terjadi setiap bulannya. Pada medio Januari hingga Juni 2020, setidaknya terdapat 9 kasus kekerasan seksual di Bangkalan yang terungkap.

Berdasarkan data Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Bangkalan, terdapat 7 kasus kekerasan seksual di sepanjang tahun 2020 ini. Salah satunya kejadian yang paling mengguncang yakni kasus pemerkosaan di Kecamatan Kokop beberapa waktu lalu.

Sementara itu, data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bangkalan menyebut ada 9 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Bangkalan.

Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Bangkalan AKP Agus Sobanpraja menuturkan, selama 6 bulan terakhir, tingkat kekerasan seksual pada perempuan cenderung fluktuatif.

“Kadang naik kadang turun, dalam 6 bulan ada 9 kasus tahun 2020 kasus pelecehan seksual anak. Pemerkosaan baru 1,” ungkapnya, Selasa (7/6/2020).

Dari semua kasus itu, tutur AKP Agus, didominasi kasus kekerasan seksual pada perempuan. Namun kebanyakan kasus yang tidak terungkap, karena para korban enggan melaporkan.

“Dan ini bukan data sebenarnya saat di lapangan. Di lapangan bisa jauh lebih banyak,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DKBP3A Bangkalan Amina Rachmawati mengungkapkan, saat ini pihaknya belum memiliki rumah aman atau shelter untuk korban kekerasan, baik fisik atau seksual bagi anak dan perempuan.

Namun program rumah aman tersebut, menurut Amina, tidak mudah. Pihaknya sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) Jatim mengenai rencana program itu.

“Tapi secara spesifik, anggaran untuk penanganan kasus seperti ini ada tidak ada, kami terus bergerak,” tuturnya.

Rumah aman, ulas Amina, saat ini hanya tersedia diranah Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan. Yakni berupa shelter atau rumah singgah. Bahkan, rumah aman di bawah naungan Dinsos tersebut sempat dipergunakan untuk tinggal sementara oleh anak jalanan.

“Katanya, akan ada rehab agar layak ditempati bagi korban pelecehan seksual,” jelas Amina.

Mengenai perlindungan perempuan dan anak, Amina mengaku terbentur dengan anggaran dan keterbatasan anggaran. Terlebih, tahun ini anggaran di instansinya terkendala refocusing atau dialihkan ke program lain.

Pada tahun 2019 saja, anggaran yang diberikan untuk pendampingan korban kekerasan hanya dijatah Rp18 juta. Sedangkan, pada tahun 2020 hanya sebesar Rp10,5 juta. Mengatasi hal itu, langkah yang telah diambil adalah berkoordinasi dengan lembaga lain untuk perlindungan korban.

“Butuh kerja sama dengan masyarakat di lingkungan pendidikan dan keluarga. Sosialisasi kepada seluruh pendidik. Terus terang kalau tidak ada laporan kami tidak mengetahui,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed