oleh

Syarat Wajib Bersertifikat Madin Ditolak

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Rancangan peraturan daerah (perda) tentang belajar dan fasilitasi madrasah diniyah (madin) yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, ditolak oleh gubernur Jawa Timur (Jatim).

Menurut Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan, pada poin yang mengharuskan sertifikat atau ijazah madin jadi salah satu syarat untuk masuk pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang sekolah menengah pertama (SMP) harus dihapuskan.

“Tadi sudah dilakukan finalisasi terkait evaluasi perda madin dari gubernur, namun secara pribadi saya sangta kecewa perda yang diusulkan dewan ini dihapus oleh gubernur,” kata Hasan usai melakukan pengesahan perda madin.

Lelaki berkacamata ini mengatakan, penghapusan ini dilakukan dengan alasan, kewajiban memiliki sertifikat madin sebaai salah satu syarat masuk PPDB jenjang SMP, oleh gubernur, pemerintah daerah dianggap mengatur hal-hal yang terkait dengan keagamaan.

Padahal menurut Hasan, perda tersebut diusulkan sesuai dengan kondisi Bangkalan yang terkenal sebagai kota Dzikir dan Sholawat, terlebih, Madura sendiri merupakan daerah yang terkenal dengan religinya.

“Poin ini akan kami pertahankan, sehingga kata wajib nantinya akan diganti menjadi pertimbangan. Sehingga perda madin ini merupakan salah satu pertimbangan syarat untuk PPDB jenjang SMP,” paparnya.

Dengan kata lain, Hasan menyebut perda madin sebaai syarat PPDB menjadi tidak wajib atau dihapuskan. Masih menurut Hasan, jika dewan masih ingin tetap mengesahkan perda madin ini, gubernur meminta kata wajib diganti dengan kata pertimbangan. Sehingga nantinya akan hanya dijadikan pertimbangan dalam juknis PPDB.

“Kata pertimbangan ini maksudnya juga masih belum jelas. Bahasa yang tidak jelas, apakah boleh dimasukkan dalam PPDB atau tidak. Apakah juga nanti yang bawa sertifikat madin ini menjadi skala prioritas PPDB atau tidak, ini kan masih belum jelas,” tuturnya.

Karena penghapusan tersebut dirinya mendelegasikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan bahwa nanti untuk menafsirkan bahasa pertimbangan tersebut dengan bahasa memprioritaskan.

“Disdik harus memprioritaskan anak yang membawa sertifikat madin untuk diterima dalam PPDB,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Tendik Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Bakrun mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait usulan perda madin oleh dewan. Hanya dikatakan, akan mengklarifikasi dengan pihak penyelenggara PPDB jenjang SMP.

“Untuk perda madin yang telah dibahas di dewan tadi saya belum bisa memberikan komentar. Langsung tanyakan ke pak Risman ya,” katanya.

Sedangkan Kepala seksi (Kasi) Kurikulum dan Penilaian SMP Risman Iriyanto juga belum bisa mindaklanjuti perda madin ini. Ia hanya mengungkapkan, belum menerima informasi terkait sertifikat madin menjadi salah satu syarat prioritas PPDB jenjang SMP.

“Kami belum membahas terkait juknis PPDB ini apakah sama dengan tahun kemarin atau adakah perubahan kami belum bisa menentukan. Mungkin bisa ditanyakan di bagian tendik,” tandasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed