KABARMADURA.ID | SUMENEP-Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Suroyo membeberkan bahwa ada oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional tenaga guru, khususnya yang bertugas di kepulauan, sering bolos.
Hal itu disampaikan kepada Kabar Madura di kontrol Komisi I DPRD Sumenep. Bahkan dia sempat menegur agar aktif melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan kepada mereka.
“Saya sendiri yang menegur kenapa tidak masuk ke kepulauan, padahal kan masih hari-hari aktif. Itu tidak hanya satu dua hari, tetapi berhari-hari,” cerita politisi Partai Gerindra itu mengenai pertemuan dia dengan seorang guru yang ketahuan bolos.
Padahal menurutnya, tujuan pengangkatan PPPK itu lantaran sejumlah sekolah sedang kekurangan tenaga guru, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengisi kekosongannya dengan mengangkat PPPK sebagai langkah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik itu.
Selain untuk memenuhi kebutuhan sekolah, menjadi awal dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (HLS), demi membangun indeks pembangunan manusia (IPM).
Jadi, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sangat penting, sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat.
Agar PPPK tenaga guru berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), karena berperan penting dalam memacu kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumenep.
“Tetapi jika mereka tidak masuk berarti kan rugi negara membayar mereka, jarang masuk mereka itu,” begitu pandangan Suroyo menyikapi kondisi itu.
Sebagai upayanya, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, dan Inspektorat Sumenep, untuk aktif para aparatur sipil negara (ASN) khususnya PPPK agar lebih disiplin dalam bertugas.
“Makanya saya panggil mereka itu, kalau perlu ada laporan khusus, atau absensi khusus agar mereka dapat terkontrol dan mendapatkan sanksi-sanksi sesuai ketentuan,” pungkas Suroyo.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Sumenep Masuni saat dihubungi Kabar Madura masih belum merespon. Didatangi ke kantornya masih belum bisa ditemui.
Sekadar diketahui, jumlah PPPK Tenaga JF guru tahun 2023 sebanyak 184 orang. Z jumlah tersebut, ada sekitar 50 persen bertugas di kepulauan.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
