Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Slamet Martodirdjo (SMart) Pamekasan dr. Budi Santoso mengaku oknum pegawainya yang ditemukan menjadi saksi partai politik (parpol) pada rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu tingkat kecamatan di Palengaan belum disanksi. Padahal, sudah sangat jelas yang bersangkutan diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu.
ASN
ASN Pemkab Sumenep Manipulasi Kehadiran, Advokat: Layak Disanksi Berat
Nadianto, salah satu advokat di Sumenep menilai, adanya 509 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang ditengarai memanipulasi absensi digital Smart Id Card (SIC), layak dijatuhi sanksi.
Dua ASN Pemkab Sumenep Terjerat Pidana, Gaji Bulanan tetap Cair
Terdapat dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang terjerat perkara pidana. Kendati demikian, keduanya tidak diberhentikan dari statusnya sebagai abdi negara.
7 ASN di Pamekasan Diberhentikan secara Tidak Hormat, 361 Bakal Pensiun
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mencatat ada 7 aparatur sipil negara (ASN) yang diberhentikan secara tidak hormat. Mereka melakukan pelanggaran berat pada 2023 lalu, sedangkan ASN yang akan pensiun di 2024 sebanyak 361 orang.
14 ASN di Pemkab Sumenep Dipecat akibat Rajin Bolos
Hingga akhir tahun 2023, tercatat sebanyak 14 ASN naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang melanggar. Dari jumlah itu, sebagian ada yang sudah diberhentikan.
Meski UU 20/2023 Tentang ASN Disahkan, Nasib Tenaga Honorer Masih Buram
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dua Tahun, 10 ASN di Sumenep Diberhentikan
Rawannya indisipliner pada pegawai negeri sipil (PNS) Sumenep masih menjadi evaluasi di tahun 2023. Sebab, nyaris tidak ada efek jera bagi PNS yang punya karakter nakal.
Sekda Sumenep Peringatkan ASN Tidak Terlibat Politik Praktis
Memasuki tahun politik, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai diingatkan agar tidak terlibat dalam politik praktis. Jika tidak mengindahkan maka dipastikan akan mendapatkan sanksi tegas.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.