“Jadi ini masih berupa draft yang ditawarkan ke DPRD Pamekasan, nanti akan menyesuaikan dengan hasil pembahasan,” jelasnya, Selasa (6/8/2024).
BPKPD Pamekasan
BPKPD Pamekasan Menilai Penggajian Lintas OPD Tidak Tertib Administrasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan menyebutkan sistem penggajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD) tidak tertib administrasi.
Pemkab Pamekasan Siapkan Rp37 M untuk THR ASN
Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Pemkab) menganggarkan Rp37 miliar untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1445 H bagi aparatur sipil negara (ASN) di Pamekasan.
BPKPD Pamekasan Pastikan Terjadi Silpa DBHCHT
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahu ini sudah terealisasi. Capaiannya sekitar 80 persen. Sebab dari berbagai program yang sudah dilaksanakan saat ini masih belum tuntas atau masih tahap penyelesaian.
BPKPD Pamekasan Pastikan Pergeseran Anggaran Tidak Melabrak Kemenkeu
nggaran yang akan direalisasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digeser untuk kepentingan program lain. Pergeseran anggaran tersebut tidak melabrak aturan atau regulasi yang berlaku dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir, Kamis (9/11/2023).
BPKPD Pamekasan Pastikan Pergeseran Anggaran Tidak Melabrak Kemenkeu
Anggaran yang akan direalisasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digeser untuk kepentingan program lain.
BPKPD Pamekasan Pastikan Hasil Efisiensi Tender Tidak Bisa Difungsikan
Hasil efisiensi tender selama tahun ini mencapai 6,5 miliar. Namun untuk tender dari dana alokasi khusus (DAK) tidak bisa dimasukkan ke silpa tahun berikutnya. Sebab dana yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) sesuai dengan hasil penawaran tender yang dibuktikan dengan kontrak.
Pemkab Pamekasan Terima Hasil Rekomendasi APBD-P, Target Pembahasan Tuntas Pekan Ini
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sudah mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P). Namun, belum ditandatangani oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebab masih membutuhkan berbagai rekomendasi berkenaan dengan dasar hukum dan beberapa rekomendasi lainnya.
Kepastian Transfer Dana Pusat Tidak Jelas, Proyeksi APBD 2024 Lebih Rendah Dibandingkan APBD-P Pamekasan Tahun Ini
Tim anggaran (Timgar) eksekutif sudah menuntaskan pembahasan kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 mendatang. Pembahasan internal ini menghasilkan proyeksi belanja lebih rendah dibandingkan APBD-P tahun ini.
APBD-P Pamekasan Belum Ditetapkan, Target Sektor Pajak Naik
Meski perubahan anggaran pendapatan keuangan dan belanja daerah (APBD-P) belum ditetapkan, bisa dipastikan target pendapatan asli daerah (PAD) naik.
APBD-P Pamekasan Tunggu Hasil Evaluasi Gubernur
Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) mulai ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Hanya saja, belum bisa diterapkan, lantaran masih ada tahapan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khnofifah Indar Parawansa.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.