BPKPD Pamekasan Pastikan Pergeseran Anggaran Tidak Melabrak Kemenkeu

nggaran yang akan direalisasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digeser untuk kepentingan program lain. Pergeseran anggaran tersebut tidak melabrak aturan atau regulasi yang berlaku dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir, Kamis (9/11/2023). 

APBD-P Pamekasan Tunggu Hasil Evaluasi Gubernur

Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) mulai ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Hanya saja, belum bisa diterapkan, lantaran masih ada tahapan evaluasi dari  Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khnofifah Indar Parawansa.

Alokasi Anggaran Infrastruktur untuk Pamekasan Menyusut

Alokasi anggaran untuk infrastruktur di tahun 2023 ini menyusut dibandingkan 2022 lalu. Pada 2023 ini, anggaran infrastruktur dari dana transfer umum (DTU) APBN ke  APBD Pamekasan itu sebesar Rp205,6 miliar. Jumlah itu menurun drastis dibanding 2022 lalu, yakni Rp307,5 miliar. Terjadi penyusutan sebesar Rp101,9 miliar.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.