PPPK paruh waktu di Pamekasan dipastikan menerima gaji ke-13 sebesar Rp500 ribu per orang. Pemkab Pamekasan menyiapkan anggaran Rp2,08 miliar untuk 4.160 penerima.
BPKPD Pamekasan
Belanja Pegawai Dibatasi 30 Persen, Pemkab Pamekasan Berpotensi Setop Rekrutmen Baru
Pemkab Pamekasan berpotensi tidak merekrut PPPK dan PNS baru sebagai upaya memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027.
Dana Transfer ke Pemdes Dipangkas, Pemkab Pamekasan Diharap Jadi Leader, Bukan Dealer
Pemangkasan dana transfer dari pusat membuat alokasi anggaran untuk desa di Pamekasan berkurang Rp6,14 miliar. DPRD minta bupati jadi leader, bukan sekadar dealer penyalur dana.
Pembangunan Jalan Tidak Jadi Prioritas, Bupati Pamekasan Singgung TAPD
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Kabupaten Pamekasan Masrukin mengaku tidak hafal satu per satu KUPA PPASP 2025. Dia mengarahkan wartawan untuk konfirmasi ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir.
BPKPD Pamekasan Sebut Pagu DAK 2025 Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan telah menerima pagu dana alokasi khusus (DAK) tahun 2025 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI). Jumlah pagu yang diterima lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp74.042.528.800. Sementara pagu DAK 2024 Rp73.278.817.000.
Rancangan Perubahan APBD 2024, Pamekasan Alami Peningkatan Pendapatan
“Jadi ini masih berupa draft yang ditawarkan ke DPRD Pamekasan, nanti akan menyesuaikan dengan hasil pembahasan,” jelasnya, Selasa (6/8/2024).
BPKPD Pamekasan Menilai Penggajian Lintas OPD Tidak Tertib Administrasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan menyebutkan sistem penggajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD) tidak tertib administrasi.
Pemkab Pamekasan Siapkan Rp37 M untuk THR ASN
Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Pemkab) menganggarkan Rp37 miliar untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1445 H bagi aparatur sipil negara (ASN) di Pamekasan.
BPKPD Pamekasan Pastikan Terjadi Silpa DBHCHT
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahu ini sudah terealisasi. Capaiannya sekitar 80 persen. Sebab dari berbagai program yang sudah dilaksanakan saat ini masih belum tuntas atau masih tahap penyelesaian.
BPKPD Pamekasan Pastikan Pergeseran Anggaran Tidak Melabrak Kemenkeu
nggaran yang akan direalisasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digeser untuk kepentingan program lain. Pergeseran anggaran tersebut tidak melabrak aturan atau regulasi yang berlaku dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir, Kamis (9/11/2023).
BPKPD Pamekasan Pastikan Pergeseran Anggaran Tidak Melabrak Kemenkeu
Anggaran yang akan direalisasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digeser untuk kepentingan program lain.
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.