nggaran yang akan direalisasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digeser untuk kepentingan program lain. Pergeseran anggaran tersebut tidak melabrak aturan atau regulasi yang berlaku dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir, Kamis (9/11/2023).
BPKPD Pamekasan
BPKPD Pamekasan Pastikan Pergeseran Anggaran Tidak Melabrak Kemenkeu
Anggaran yang akan direalisasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digeser untuk kepentingan program lain.
BPKPD Pamekasan Pastikan Hasil Efisiensi Tender Tidak Bisa Difungsikan
Hasil efisiensi tender selama tahun ini mencapai 6,5 miliar. Namun untuk tender dari dana alokasi khusus (DAK) tidak bisa dimasukkan ke silpa tahun berikutnya. Sebab dana yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) sesuai dengan hasil penawaran tender yang dibuktikan dengan kontrak.
Pemkab Pamekasan Terima Hasil Rekomendasi APBD-P, Target Pembahasan Tuntas Pekan Ini
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sudah mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P). Namun, belum ditandatangani oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebab masih membutuhkan berbagai rekomendasi berkenaan dengan dasar hukum dan beberapa rekomendasi lainnya.
Kepastian Transfer Dana Pusat Tidak Jelas, Proyeksi APBD 2024 Lebih Rendah Dibandingkan APBD-P Pamekasan Tahun Ini
Tim anggaran (Timgar) eksekutif sudah menuntaskan pembahasan kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 mendatang. Pembahasan internal ini menghasilkan proyeksi belanja lebih rendah dibandingkan APBD-P tahun ini.
APBD-P Pamekasan Belum Ditetapkan, Target Sektor Pajak Naik
Meski perubahan anggaran pendapatan keuangan dan belanja daerah (APBD-P) belum ditetapkan, bisa dipastikan target pendapatan asli daerah (PAD) naik.
APBD-P Pamekasan Tunggu Hasil Evaluasi Gubernur
Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) mulai ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Hanya saja, belum bisa diterapkan, lantaran masih ada tahapan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khnofifah Indar Parawansa.
Capaian PAD Hiburan di Pamekasan Hampir Penuhi Target
Capaian pendapatan asli daerah (PAD) sektor hiburan hampir memenuhi target yang telah ditentukan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir.
Alokasi Anggaran Infrastruktur untuk Pamekasan Menyusut
Alokasi anggaran untuk infrastruktur di tahun 2023 ini menyusut dibandingkan 2022 lalu. Pada 2023 ini, anggaran infrastruktur dari dana transfer umum (DTU) APBN ke APBD Pamekasan itu sebesar Rp205,6 miliar. Jumlah itu menurun drastis dibanding 2022 lalu, yakni Rp307,5 miliar. Terjadi penyusutan sebesar Rp101,9 miliar.
Seseorang Ancam Tutup Paksa SDN yang Tanahnya Diklaim Miliknya
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan didatangi pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan yang kini terbangun gedung SDN Tamberu 2, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, Kamis (5/6/2023). Mereka meminta kejelasan atas status tanah yang diklaim miliknya tersebut.
Pemkab Pamekasan Sukses Realisasikan Anggaran Belanja Modal 90 Persen di 2022
Dari Rp311,2 miliar alokasi belanja modal tahun 2022 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berhasil menyisihkan anggaran Rp52,6 miliar. Sedangkan anggaran yang berhasil diserap adalah Rp258,5 miliar.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.