Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, mengakui ada beberapa logistik yang belum rampung. Sebagian sudah mulai dirakit seperti kotak suara, Kamis (04/01/2024).
DPR RI
Turunkan Baliho Mas Tamam, Satpol PP Pamekasan Dinilai Tebang Pilih
Sejatinya, Elman mendukung penuh aksi Satpol PP yang menurunkan baliho-baliho para caleg yang melanggar aturan.
Bantu Pemulangan PMI asal Jatim Meninggal di Malaysia, Ketua Demokrat Sampang: Terima Kasih, Pak Syahrial Nasution!
“Saya, Abdus Salam, selaku Ketua DPC Partai Demokrat Sampang, berterima kasih kepada Bapak Syahrial Nasution, Pengurus DPP Demokrat yang juga Caleg DPR-RI Dapil luar negeri,” ujar Abdussalam saat dihubungi wartawan, Minggu sore (10/12/2023).
Temu Sapa di Madura, MH Said Abdullah Langsung Sanggupi Aspirasi di Hadapan Masyarakat
MH Said Abdullah bakal terus memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat.
Kemenag Pamekasan Pastikan Putusan Biaya Haji Berdampak
Kepastian biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
Sapa Masyarakat Sumenep, Mahfud MD Yakinkan Publik sebagai Putra Asli Madura
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD menghadiri istigasah, musyawarah sekaligus orasi politik nasional di Stadion A Yani, Panglegur Sumenep, Sabtu malam (18/11/2023).
Kepastian Tambahan Kuota CJH di Pamekasan Terganjal Juknis
Meski sudah ada informasi penambahan kuota calon jamaah haji (CJH) tahun 2024, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) mengenai penambahan kuota CJH tersebut.
Usulan Dinsos Pamekasan Belum Ada Respon, Penerima RST Tahun Ini Berkurang
Calon penerima program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) tahun ini semakin berkurang dibandingkan tahun 2022 kemarin. Di tahun 2022 kemarin, jumlahnya tembus 120 penerima.
Kades di Madura Ancam Parpol saat Pemilu jika Tolak Masa Jabatan 9 Tahun
Ribuan kepala desa (kades) se-Indonesia berbondong-bondong berunjuk rasa ke Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Mereka menuntut perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tuntutannya, memperpanjang masa jabatan kades yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.