Sedikitnya terdapat 9 titik lokasi program yang bersumber dari hibah aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun ini. Mayoritas program didominasi pekerjaan fisik. Bahkan mayoritas penerima merupakan lembaga pendidikan, dengan jenis pekerjaan berupa perbaikan sarana dan prasarana (sarpras).
DPRD Pamekasan
APBD-P Pamekasan Tunggu Hasil Evaluasi Gubernur
Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) mulai ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Hanya saja, belum bisa diterapkan, lantaran masih ada tahapan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khnofifah Indar Parawansa.
Kebijakan Pusat Pengaruhi APBD-P Pamekasan
Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tembus 58 miliar. Terjadinya defisit tidak terlepas dari kebijakan atau keputusan pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PML). Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Halili, Senin (2/223).
Cakupan Raperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kurang Luas
Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan mengoreksi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Pansus DPRD Pamekasan Tunda Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan kurang memihak kepada pekerja.
Raperda Baru di Pamekasan Akan Menganulir Perda Lama
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi akan menganulir beberapa perda yang sudah berlaku. Hanya saja, hingga saat ini masih tahap pembahasan.
Forum K2 Teknis Pamekasan Desak Honorer K2 Teknis Diangkat Jadi ASN
ejumlah honorer kategori 2 (K2) tenaga teknis mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk hadir memperjuangkan kesejahteraannya. Sebab, selama ini kesejahteraan honorer K2 tenaga teknis dinilai tidak sesuai dengan pengabdian yang telah dilakukan, mulai dari pangkat hingga honor yang didapatkan.
Kebutuhan Anggaran PT. AUMM Pamekasan Tembus Rp20 Miliar
Rancangan peraturan daerah (Raperda) PT. Aneka Usaha Mekkasan Makmur (PT AUMM) baru dibahas di internal. Sebab Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan baru dibentuk. Sedangkan untuk kebutuhan anggaran Rp20 miliar untuk mengoptimalkan perusahaan. Hal ini diungkapkan Ketua Pansus DPRD Pamekasan Ismail, Kamis (31/8/2023).
DPRD Usulkan 3 Nama Pj Bupati Pamekasan, Tidak Ada Rektor IAIN Madura
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan telah memparipurnakan tiga nama usulan calon Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan, Senin (7/8/2023). Sebagaimana diketahui, masa jabatan Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam akan berakhir pada 24 September 2023 mendatang.
Tetapkan Dua Perda untuk Kemajuan Pamekasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menggelar sidang paripurna penetapan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda).
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.