Tagihan Listrik PJU di Bangkalan Tembus Rp1,05 M

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) MELAYANI: Tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Bangkalan memakan biaya cukup tinggi.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Biaya listrik penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Bangkalan cukup besar. Setiap bulan, membutuhkan anggaran hampir Rp1,05 miliar. Dana tersebut belum termasuk biaya perbaikan dan pengadaan hingga pemeliharaan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangkalan Muawi Arifin, Kamis (21/10/2021).

Menurutnya, biaya listrik hingga miliaran rupiah untuk 4.600 PJU yang tersebar di 18 kecamatan di daerah yang identik dengan slogan Kota Salak. Secara umum, instansinya tidak mampu membayar tagihan listrik PJU. Bahkan, sudah berkoordinasi dengan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Kalau ditanggung pemkab, rasanya tidak cukup. Makanya kami perlu solusi, bahkan sudah koordinasi dengan pihak PLN untuk mengurangi beban biaya listrik ini. Salah satu caranya, kami akan mengganti PJU mandiri. Artinya, masyarakat bisa memasang PJU di setiap desa dengan biaya yang dikelola oleh masyarakat sendiri ,” ujarnya.

Sebab, ketersediaan PJU bukan hanya pengadaan dari pemerintah. Akan tetapi, milik bersama yang berguna menerangi jalan demi meminimalisir terjadinya aksi kejahatan. Dengan demikian, PJU merupakan fasilitas publik yang perlu kepedulian pemeliharaan masyarakat. Sebab pada saat mobilitas di jalan semakin tinggi, secara otomatis keselamatan para pengendara semakin terjamin.

“Makanya, perlu adanya pemasangan PJU secara mandiri di desa. Nantinya manajemen pengelolaan dilakukan oleh pemerintahan desa. Jadi kami sinkronkan juga dengan rencana pembangunan jangka panjang yang ada di Bangkalan. Wilayah-wilayah mana yang nantinya membutuhkan PJU, demi efisiensi pembiayaan setiap bulan,” jelasnya.

Terpisah, Direktur ULP PLN Unit Bangkalan Pangky Yongkinata mengatakan, bagi masyarakat atau RT dan desa yang melakukan pemasangan PJU secara mandiri, tidak akan mengenakan biaya yang tinggi. Sebab ada kebijakan khusus dari instansinya khusus pemasangan PJU mandiri di desa, akan dikenakan tarif sosial. Yakni, tarif murah seperti tarif listrik di masjid.

“Karena merupakan milik umum. Nanti pasang baru boleh dicicil oleh masyarakat. Apabila meteran listriknya di kuburan, masjid, musalla maupun pos-pos masyarakat akan dikenakan  tarif sosial,” responnya.

Pihaknya menegaskan, biaya dengan tarif sosial berlaku jika penggunaan PJU hanya di malam hari. Selain itu, desa juga bisa membeli token listrik dengan harga yang cukup bersahabat. Yakni, hanya berkisar Rp20 ribu. Dengan demikian, beban biaya listrik untuk PJU tidak akan bergantung pada program pemerintah.

“Mengingat dua tahun ini ada anggaran refocusing, kami memang khawatir beban tarif listrik PJU ini tidak bisa dipenuhi oleh pemkab. Kalau tarif PJU di perumahan dengan pemasangan secara mandiri, kami bebankan seperti tarif PJU pada umumnya milik pemerintah,” tegasnya.

Jumlah dan Tagihan Listrik PJU

  • Total
    • 600 PJU
    • Tersebar di 18 kecamatan
  • Biaya perbulan
    • Rp1,05 miliar

Reporter: Fain Nadofatul M.

Redaktur Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *