Tahanan Rumah Dieksekusi ke Rutan, Keluarga Muhappah Disebut Kurang Paham Hukum

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) GAGAL PAHAM: Jaksa Pidum Kejari Pamekasan menegaskan eksekusinya di rutan telah tepat, meski Muhappah disebut berstatus tahanan rumah.

KABARMADURA.ID| PAMEKASAN-Protes keluarga Muhappah terhadap jaksa yang mengeksekusinya ke Lapas Kelas II A Pamekasan, ditanggapi oleh Jaksa Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan Agus Syamsul Arifin. Menurutnya, eksekusi yang dilakukannya sudah tepat. Bahkan dia mengatakan, keluarga komplain karena kurang mengerti hukum.

Dijelaskannya, putusan Pengadilan Negeri Pamekasan menetapkan Muhappah menjalani tahanan selama tiga bulan. Namun, karena pihak Muhappah dan jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Muhappah menjalani tahanan rumah. Kemudian, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan.

Sementara itu, saat putusan Pengadilan Tinggi Surabaya keluar, Muhappah telah menjalani masa tahanan rumah selama 70 hari. Karena itu, tersisa masa tahanan selama 20 hari. Masa tahanan tersebut harus dijalani di lapas.

Karena itulah, Kejari Pamekasan mengeksekusi Muhappah ke Lapas Kelas II A Pamekasan. Agus menegaskan, eksekusi yang dilakukan telah berdasar pada putusan pengadilan.

“Karena kurang 20 hari, maka pak Muhappah itu menjalani tahanan 20 hari ini rutan. Karena putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan,” jelasnya.

Menurutnya, komplain dari pihak keluarga karena dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman pihak keluarga terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun, Agus mengatakan, pihaknya telah berhasil membuat pihak keluarga paham dan mengerti terhadap hasil putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Dirinya sendiri memaklumi sikap keluarga Muhappah.

“Ini penting untuk dipahami. Kami tidak mungkin mengeksekusi tanpa dasar putusan pengadilan,” tegasnya.

Pengamat Hukum Pidana M. Alfian membenarkan langkah jaksa Kejari Pamekasan. Sebab alasan yang sama, yaitu hasil putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan.

Sebelumnya, tindakan Kejari Pamekasan itu dipermasalahkan oleh Muhappah dan Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Pamekasan Heru Budi Prayitno.

Eksekusi terhadap warga Desa Lembung, Kecamatan Galis itu dianggap tidak adil. Alasannya, jaksa dianggap menyalahi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dikeluarkan pada 15 September 2021 tersebut.

“Karena sampai saat ini belum ada putusan penahanan di lapas oleh pengadilan,” ucap Heru.

Muhappah sebelumnya telah menjalani statusnya sebagai tahanan rumah selama tiga bulan, atau sejak tanggal 8 April sampai 8 Oktober 2021. Setelah masa tahanan selesai, kemudian Muhappah dipanggil oleh pihak Kejari Pamekasan pada Kamis 14 Oktober 2021.

Setelah memenuhi panggilan, Muhappah diminta menandatangani sebuah surat. Tidak berselang lama, Muhappah digirng oleh salah satu jaksa ke Lapas Kelas II A Pamekasan menggunakan mobil Kejari. Heru mempertanyakan alasan eksekusi tersebut, karena tidak selaras dengan putusan pengadilan.

“Jadi keluarga mempersoalkan eksekusi kejaksaan atas putusan pengadilan,” tegasnya.

Bahkan, dijelaskannya, selama belum ada putusan pengadilan yang inkrah untuk membebaskan Muhappah, jaksa tidak boleh membebaskannya.

“Teorinya, hitungannya, tahanan negara itu dianggap sepertiga dari tahanan rumah. Kalau tahanan negara 20 hari, maka tahanan rumah 60 hari,” ulas Alfian

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *