oleh

Tahun 2020 TPP ASN Direalisasikan 100 Persen

Kabarmadura.id/Sumenep-Tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja sesuai aturan kedisiplinan tahun ini akan menerima 100 persen dari total anggaran Rp90 miliar.

Berbeda dengan tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, di mana TPP direalisasikan hanya 75 persen dari anggaran yang disediakan.

Disampaikan Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Linda Mardiana, pihaknya memastikan ada kenaikan realisasi TPP di tahun 2020 ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dijelaskan, pada tahun 2019 lalu TPP direalisasikan 75 persen. Sementara untuk tahun ini, ada kenaikan. Dengan Kata lain, jika TPP terendah ASN Rp600 ribu, maka dinaikkan menjadi Rp1.200.000.

“Sebenarnya tidak ada kenaikan, tapi dari pagu anggaran tersebut dikasih 100 persen tahun ini. Makanya jumlah tersebut yang tahun kemarin sisanya dikembalikan ke kasda,” katanya.

Ditegaskan, tahun ini besaran terendah TPP ASN sebesar Rp1.200.000. Kemudian TPP tertinggi adalah Rp30.000.000 yang diberikan ke Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep.

Tetapi menurutnya, yang paling banyak mendominasi kenaikan TPP adalah ASN yang bekerja di inspektorat. Selain pekerjaannya lebih berat, ASN yang bertugas dalam pengawasan itu dituntut untuk lebih objektif dalam memberikan penilaian terutama pada hasil kinerja ASN di seluruh lingkungan Pemkab Sumenep.

Ditambahkan Linda, dari total Rp90 tersebut, meskipun dimaksimalkan 100 persen, tidak mungkin TPP terserap semua. Sebab masih ada pemotongan lantaran adanya ketidakdisiplinan ASN.

“Namanya tunjangan tambahan, pasti diawasi secara ketat. Maka barometernya adalah kinerja ASN, kalau baik atau tidak melakukan pelanggaran apapun pasti lengkap, tapi tidak tepat ngabsen beberapa menit saja sudah dikurangi sekian persen,” paparnya.

Rupanya, besaran TPP di Sumenep dinilai tidak terlalu memuaskan, mengingat di daerah luar Sumenep sudah lebih tinggi TPP nya.

“Di daerah lain itu, eselon III saja sudah Rp20 puluh jutaan, di sini masih belum, masih disesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” pungkasannya. (ara/ong)

Komentar

News Feed