Tak Ada Anggaran Khusus Kebencanaan, BPBD Sumene Pasrah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) DIMAKSIMALKAN: Anggaran untuk kebencanaan alam dinilai kurang maksimal sehingga pihak dewan diminta agar ditingkatkan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Di tengah maraknya bencana banjir  serta longsor membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep pasrah. Sebab, saat ini diakuinya tidak ada anggaran khusus di instansinya dalam menangani banjir maupun longsor.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep Abd Rahman Riadi mengatakan, untuk anggaran kebencanaan tidak ada anggaran khusus. Sehingga ketika ada bencana seperti puting beliung atau banjir, langsung mengajukan sesuai kebutuhan.

Bacaan Lainnya

“Kami hanya meminta anggaran ketika ada bencana pada BPPKAD (Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), ketika ada kebutuhan,”katanya, Senin (11/01/2020).

Dikatakannya, BPBD dalam menangani bencana berstatus tanggap darurat menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT). Diakuinya anggaran khusus untuk bencana sengaja tidak dianggarkan karena hal itu sifatnya kondisional.

“Kami menggunakan dana tersebut (BTT) yang saat ini ada di BPPKAD Sumenep,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BPPKAD Sumenep Fardiansyah mengakui, kebencanaan alam dianggarkan Rp5 miliar, dana  tersebut direalisasikan ketika dibutuhkan.

Dijelaskannya, anggaran kebencanaan yang dialokasikan untuk hal tak terduga seperti penanganan banjir, angin puting beliung dan bencana lainnya. Namun, anggaran BTT tersebut baru bisa dipakai apabila suatu daerah ditetapkan berstatus tanggap darurat.

“Memang anggarannya ada di BPPKAD,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep M. Syukri mengatakan, dana kebencanaan semestinya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal itu sebagai upaya agar nantinya tidak lagi kesulitan menangani ketika ada bencana. Anggaran bencana melekat di dinas apa pun tidak penting, namun dengan catatan ketika ada bencana tidak saling lempar tanggung jawab, terutama dalam menangani banjir.

“Ketika banjir pemkab tidak ada alasan tidak ada anggaran, ini tanggung jawab bersama, terutama pemkab, kalau perlu harus ada peningkatan,” pungkasnya. (imd/mam)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *