Tak Ada Sanksi, Pejabat Lalai Tunaikan LHKPN

  • Bagikan
KM/FA'IN NADOFATUL M. TIDAK LAPOR: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron memberikan keterangan  pemeriksaan dirinya oleh KPK.

Kabarmadura.id/Bangkalan-Tidak adanya sanksi terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melakukan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat mayoritas pejabat negara di Kabupaten Bangkalan tidak melaporkan LHKPN ke KPK.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Madura, dari 63 pejabat negara yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, mulai dari tingkat camat hingga pejabat eselon III, hanya 33 pejabat yang sudah menunaikan LHKPN pada tahun 2018.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, meski tidak ada sanksi terhadap hal itu, seharusnya pejabat  disiplin dalam melaporkan hasil kekayaan.

“Hari selasa kemarin saya sudah dipanggil KPK untuk dimintai klarifikasi terkait LHKPN, mungkin bertahap pemanggilannya nanti. Untuk laporan ini memang tidak ada sanksi dari KPK sendiri jika tidak melapor,” katanya, Minggu (14/7).

Berdasarkan keterangan dari orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bangkalan ini, poin yang tertuang dalam LHKPN berupa jumlah gaji dan pendapatan diluar gaji para pejabat pemerintahan.

Dirinya berharap, untuk tahun ini para pejabat segera menunaikan LHKPN dengan baik. Dirinya mengingatkan agar LHKPN menjadi atensi bagi para pejabat, khususnya mereka yang belum pernah menunaikan LHKPN.

“Khususnya pejabat yang belum melapor ini segera melapor dan menjadi atensi bagi para pejabat, agar masyarakat yang tidak tahu, tidak terjadi simpang siur terkait harta kekayaan para pejabat,” himbau Ra Latif.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Ari Murfianto mengatakan, meski tidak ada sanksi yang diberatkan, namun diakuinya, pada 19 Januari 2019 KPK telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait LHKPN.

Baca juga  Pencairan Uang Tidak Diketahui Poktan

Namun, menurut penuturan Ari, dirinya tidak bisa memaksa masing-masing pejabat untuk melapor. Sebab, dilakukan atau tidak, LHKPN bergantung pada kepatuhan masing-masing pejabat, artinya LHKPN sendiri harus berdasarkan kesadaran masing-masing pejabat.

“Kami tidak bisa memaksa pejabat, karena bukan berkaitan tugas kedinasan. Kami hanya menyediakan fasilitasnya saja,” tandasnya. (ina/pin)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan