oleh

Tak Lagi Gunakan Kertas Security Printing, Kini Cetak Adminduk Pakai Kertas HVS

Kabarmadura.id/Sumenep-Pencetakan administrasi kependudukan (adminduk) seperti Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tidak lagi menggunakan  kertas security printing, namun kali memakai kertas HVS 80 gram.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep Sahwan Efendi mengatakan, saat ini ketentuan tersebut sudah diberlakukan sebagaimana tertuang dalam pasal 12 dan 21 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

“Saat ini sudah diberlakukan dan masyarakat sudah banyak berbondong-bondong mengurus adminduk tersebut,” katanya, Kamis (9/7/2020).

Dijelaskan, pencetakan adminduk seperti akta dan Kartu Keluarga (KK) tidak lagi menggunakan kertas security printing atau kertas hologram berwana biru seperti biasanya. Namun, dokumen tersebut sudah menggunakan kertas HVS A4 80 gram berwarna putih.

“Boleh juga masyarakat mencetak sendiri dokumen kependudukan dirumahnya masing-masing,” paparnya.

Hal tersebut sangat dirasakan maksimal dalam menjalankan tugas untuk meminimalisir keadaan anggaran. Tercatat ada sebanyak 1.000 remyang disiapkan untuk mencetak adminduk tahun 2020. Untuk KK saat ini sebanyak 44.859, akta lahir sebanyak 20.498, akta kematian sebanyak 222 dan akta perkawinan hanya satu yang sudah tercetak.

Dengan adanya penggantian kertas ini, maka terjadi penghematan anggaran yang sangat besar. Untuk diketahui harga 1 kertas security printing adalah Rp600, sementa 1 rem HVS Rp70 ribu. Secara nasional, pemerintah pusat dapat dengan berhemat anggaran hingga Rp450 miliar di tahun 2020. Nanti semuanya akan seperti cetakan biasa, hanya kertas putih seperti fotocopy. Tapi keabsahannya bisadipertanggungjawabkan. Itu juga langsung ditandatanganidalam bentuk tandatangan digital.

“Insyaallah ini akan berjalan selamanya,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan, yang juga penting adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kependudukan. Sebab, masyarakat membutuhkan pelayanan yang bagus.

“Kalau pencetakannya sudah begitu ya, tidak apa apa. Akan lebih mudah. Tapi, masyarakat harus juga diberikan pemahaman secara detail,” pungkasnya. (imd/pai)

Komentar

News Feed