oleh

Tambahan Anggaran Rp30 M untuk PBID Sumenep Belum Siap

Kabarmadura.id/Sumenep-Naiknya iuran BPJS Kesehatan, berdampak pada anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebab, harus menambah anggaran senilai Rp30 miliar. Dana itu untuk mampu mengcover 130.000 orang Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Ach. Salaf Junaidi mengatakan, APBD Sumenep tahun 2020 mengalokasikan senilai Rp35 miliar untuk penerima dari masyarakat miskin tersebut.

“Dengan bertambahnya iuran akan menjadi beban. Sebab masih membutuhkan dana tambahan,” katanya Minggu (5/1/2020)

Diketahui, kenaikan itu sudah berlaku pada 1 januari 2020 lalu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019 lalu.

Iuran peserta untuk perawatan fasilitas kelas III tersebut, naik hampir 3 kali lipat. Masyarakat miskin yang iuran BPJSnya ditanggung oleh negara tersebut, sebelumnya bertarif Rp25.500 per bulan, kini naik menjadi Rp42.000 per bulan.

Anggaran Rp35 miliar yang sudah direncanakan sebelumnya, belum bisa mencukupi untuk iuran 130.000 orang. Dengan terjadinya peningkatan iuran, anggaran itu hanya cukup untuk 70.000 ribu orang.

Sehingga, untuk mencukupi 60.000 orang sisanya, butuh anggaran lagi sebesar Rp30 miliar, sehingga total kesulurahannya sebesar Rp65 miliar.

“Penambahan itu akan diusulkan lagi di perubahan anggaran atau APBD perubahan. Sekarang sudah tidak bisa ditambah lagi, Sebab, APBD 2020 sudah hampir menjadi perda, nanti bisa diusulkan pada APBD perubahan,” ,” jelasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumenep Eko D. Kesdu mengatakan, kenaikan iuran itu berlaku mulai 1 Januari 2020, kelas III menjadi Rp42.000, kelas II menjadi Rp110.000, kelas I menjadi Rp160.000.

Untuk kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019. Peserta PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019.

Untuk kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh pekerja.

Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan pejabat negara, meliputi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PNS, prajurit, anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019.

Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, kepala desa, perangkat desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.

“Itulah rilis dari pemerintah pusat yang diedarkan pada kami,” tutupnya. (imd/waw)

Komentar

News Feed