oleh

Tambak Bermasalah Diberi Izin Operasional tanpa Dipantau Kondisinya

Kabarmadura.id/SUMENEP-Tambak udang milik CV Indah Grup di di Desa Pakandangan, Bluto, Sumenep, terdeteksi berkas yang diajukan untuk izin usahanya tidak sesuai dengan kondisi fisiknya. Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep  langsung memberikan izin operasional begitu saja.

Akibatnya, banyak pihak mencurigai terkait rekomendasi izin operasional yang dikeluarkan DPMPTSP Sumenep itu.

Kepala Bidang (Kabid) Perizinan DPMPTSP Sumenep Kukuh Agus Susyanto menyampaikan, tugasnya hanya memberi izin bagi yang mengajukan. Soal kepastian kondisinya, tidak perlu diketahui. Dalihnya, karena ada organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang mengurusnya.

“Loh tugas saya hanya hanya memberikan izin, terkait kepastuab bahwa tambak itu ada masalah atau tidak, saya tidak tahu. Termasuk dalam tim verifikasi itu ada DLH yang sudah merekomendasikan ke kami untuk mengeluarkan izin, ya kami pasti mengeluarkan,” katanya, Selasa (30/6/2020).

Soal kepastian kondisi tambak udang tersebut sudah layak untuk beroperasi, DPMPTSP Sumenep tidak menerjunkan tim untuk memverifikasi, karena cukup memasrahkan langsung ke OPD terpadu lain.

“Itu tanyakan ke yang bersangkutan, dalam hal ini ada DLH selaku pemegang otoritas, maka tanyakan saja ke sana. Kalau saya yang penting berkas sudah masuk maka sesuai kesepakatan terbitlah izin itu,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Koesman Hadie justru melempar masalah tersebut ke DPMPTSP. Kaya dia, soal izin tersebut, sudah koordinasi dengan DPMPTSP.

“Silakan ke sana saja, karena memang satu pintu terkait informasi ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumenep Yayak Nurwahyudi menyampaikan, berkas pengajuan izin tambak di Desa Pakandangan ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Di berkas pengajuan izin, sudah sesuai dengan ketentuan, ada pembuangan limbahnya, tapi di lokasi tidak ada. Pemohon izin juga tidak menyertakan asal-muasal lahannya yang berasal dari praktik reklamasi itu.

“Itu yang di Pakandangan ternyata bukti laporan yang diajukan dengan kondisi di lapangan tidak sama. Ya sudah lah nanti kami akan mengkaji atau mendiskusikan kembali,” paparnya. (ara/waw)

Komentar

News Feed