Tanggung Jawab Proyek Bemasalah di Kepulauan Sumenep Ditenggat Sebulan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DPRD for KM) KEJAR WAKTU: DPRD Sumenep beri kesempatan rekanan sebulan lagi untuk tanggung jawab proyek bemasalah di Kepulauan Sumenep.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Pemanggilan OPD terkait proyek jalan dan pengerjaan RSUD Abuya belum ada hasil signifikan. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep justru terkesan masih memberikan toleransi terhadap pengerjaan yang sebelumnya dinilai tidak sesuai spesifikasi itu. 

Seusai menemukan pengerjaan proyek yang dinilai bermasalah itu, beberapa OPD langsung dipanggil Komisi III DPRD Sumenep. OPD itu antara lain Dinas PU Bina Marga dan Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya (CK) Sumenep.

Bacaan Lainnya

Pemanggilan untuk meminta klarifikasi itu sudah dilakukan beberapa kali. Kendati begitu, tidak ada hasil atau belum ada rekomendasi yang jelas. Apakah rekomendasi itu harus diputus kontrak ataupun rekomendasi lainnya yang ada efek jera pada dinas terkait atau pada kontraktor. 

Komisi III DPRD Sumenep meminta keterangan Dinas PU Bina Marga Sumenep adalah pada Senin (11/10/2021). Pemanggilan itu terkait proyek jalan di Kepulauan Sumenep yang dinilai tidak sesuai spesifikasi. Sedangkan pada Selasa (12/10/2021), giliran DPRKP dan CK Sumenep yang diminta klarifikasi mengenai proyek pembangunan RSUD Arjasa di Pulau Kangayan.

Dari hasil pemanggilan itu, Anggota Komisi III DPRD Sumenep Akhmad Zainur Rakhman mengatakan, untuk pengerjaan pembangunan di RSUD Arjasa yang selama ini betonnya dianggap bermasalah, saat ini sudah sesuai. Tetapi, belum ada pembuktian. Kemudian untuk proyek jalan di Arjasa, masih ada kekurangan lagi, yakni ukuran panjangnya tidak sesuai. Sehingga, perlu diperbaiki

“Kami berikan kesempatan untuk diperbaiki,” katanya, Selasa (12/10/2021).

Namun pendapat berbeda disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep M. Ramzi. Dia menegaskan, usai diberi kesempatan untuk dikerjakan, rekanan tidak dapat menyelesaikan dengan baik dan bermasalah. Seperti peningkatan jalan Torjek–Jembatan Daandung, Kangayan kurang volume. Yakni, panjangnya belum selesai. Dari 964 meter baru selesai 954 meter. 

Menurut politisi partai Hanura itu, seharusnya Dinas PU Bina Marga Sumenep memutus kontrak rekanan tersebut, bukan memberikan kesempatan untuk mengerjakan. Sebab, proyek tersebut sudah lama labrak deadline. 

“Jika dalam satu bulan tidak selesai, maka wajib diputus kontrak,” tegasnya. 

Sedangkan untuk proyek di RSUD Abuya, Arjasa, diakui Ramzi sudah ditindaklanjuti dengan uji lab mengenai beton yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Namun, buktinya tidak ditunjukkan. Hasil kesepakan antara OPD dengan DPRD yakni, jika dalam satu bulan tidak selesai. Maka harus diputus kontrak. Agar ada efek jera pada rekanan yang bermasalah.

Pembangunan di RSUD Abuya terbagi dalam dua paket, paket I  adalah pengerjaan gedung administrasi, ruang genset dan selasar. Nilai kontraknya Rp3.880.880.880,00 yang dimenangkan CV. Buana Ema Raya. Untuk paket II untuk pengerjaaan gedung irna I, nilai kontraknya Rp4.639.672.352,39, yang dikerjakan oleh CV. Meru Betiri. 

Kedua paket waktunya bersamaan. Yakni, pada 6 Agustus 2021 dengan waktu pelaksanaan sama-sama 145 hari. 

Proyek lain yang dinilai bermasalah adalah peningkatan jalan Angon-Angon–Pajanangger, Kecamatan Arjasa. Hingga saat ini beremnya belum selesai. Sementara, batas akhir pengerjaan sudah 21 September 2021 lalu.  Sehingga proyek dengan anggaran senilai Rp1.252.252.013 ini dianggap labrak deadline.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Teknik Dinas PU Bina Marga Sumenep Agus Adi Hidayat mengaku sudah menekan kontraktor agar segera diselesaikan serta sesuai dan tepat waktu.

“Kami sudah komunikasi aktif dengan pihak rekanan mas,” ucap dia. 

Sedangkan Faiz Jaqsan perwakilan dari kontraktor/pelaksana pekerjaan mengakui lambat dalam mengerjakan proyek tersebut. Namun saat ini, berem yang belum selesai proyek jalan Angon-Angon–Pajanangger akan segera dirampungkan.

“Kalau hanya berem itu gampang, sebentar lagi selesai kok,” paparnya.

Kepala DPRKP dan CK Sumenep Moh. Jakfar juga memastikan siap mengerjaan yang menjadi kekurangan. Bahkan siap membuktikan kualitas pengerjaan yang dicurigai tidak sesuai spesifikasi.

“Kami menganggap kesalahan sepele. Semunya akan segera selesai kok,” ucap Jakfar.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *