Tanpa IMB dan Berdiri di Lahan PT KAI, Satpol PP Ragu Menertibkan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) BERJEJER: Tanpa IMB dan berdiri di lahan PT KAI, namun Satpol PP Bangkalan ragu menertibkannya. Salah satunya bangunan  di Jalan Raya Bilaporah, Socah, Bangkalan.

KABARMADURA.ID/BANGKALAN-Deretan bangunan di Jalan Raya Bilaporah, Kecamatan Socah, Bangkalan, belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Hal tersebut menjadi salah satu alasan bangunan tersebut dikatakan liar dan tidak tertib membayar retribusi pada pemerintah daerah.

Bahkan, bangunan yang berdiri diatas lahan PT KAI tersebut disinyalir menambah masalah baru. Sebab, sertifikat yang seharusnya menjadi syarat pengajuan IMB, tidak dimiliki oleh pemilik bangunan.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Eryadi Santoso melalui Kabid Perizinan dan non Perizinan Sharul Gunawan memastikan bahwa bangunan liar yang ada di tepi Jalan Raya Bilaporah jelas belum mengajukan IMB.

Bangunan tersebut berada di atas lahan milik PT KAI dan pemilik bangunan tidak mungkin memiliki sertifikat tanah yang sah. Padahal syarat untuk mengajukan IMB adalah menyerahkan bukti sertifikat tanah. Sehingga jika tidak ada maka tidak bisa mengurus IMB.

“Nah kalau tidak punya sertifikat ini tidak bisa ngurus IMB di kami,” tuturnya.

Soal penertibannya, dia memasrahkan ke Satpol PP Bangkalan, karena yang paling berwenang.

Sedangkan Sekretaris Satpol PP Bangkalan Ari Murfianto menyampaikan bahwa pihaknya juga berat jika diminta menegakkan perda tanpa memiliki pertimbangan yang matang. Sebab, banyak yang sepertinya bertabrakan situasi di lapangan dengan peraturan daerah.

“Saya tidak bisa langsung menindak, sebab mereka juga menghabiskan modal sendiri,” terangnya.

Menurutnya, bangunan di lahan PT KAI yang tidak bisa mengurus IMB merupakan salah satu contohnya. Mereka menyewa di lahan PT KAI, membangun dengan biaya sendiri. Lalu kemudian Satpol PP diminta menindak karena tidak bayar IMB.

“Jelas mereka tidak mau dan akan melawan, mereka juga dapat izin dari PT KAI,” ulasnya.

Ari berharap, permasalahan yang tidak sesuai dan tidak bisa diselesaikan dengan perda, harus ditinjau ulang. Sehingga tidak banyak pihak yang di rugikan.

“Mari dibicarakan bersama sama, agar solusinya bisa memuaskan,” pintanya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *