oleh

Tanpa Pengawasan, Program BSPS di Sampang Dinilai Janggal

KABARMADURA.ID, Sampang – Realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 100 unit rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai tidak transparan. Sebab, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang tidak bisa memberikan informasi yang pasti terkait pengerjaannya, bahkan tidak ada laporan tertulis dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Pertanahan DPRKP Sampang, Roy Abdul Rokib mengakui, program BSPS sebanyak 100 unit rumah di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Banyuates dan Tambelangan. Namun, hingga saat ini realisasi program tersebut tidak jelas. Hal itu karena sampai saat ini tidak ada laporan dari TFL selaku petugas yang ada di lapangan.

“Saya disini masih baru, jadi tidak mengetahui banyak soal informasi BSPS, belum ada laporan secara tertulis dari petugas yang ada di lapangan, intinya sudah dikerjakan,” ungkapnya, Selasa (29/9/2020).

Ditambahkannya, jika dinasnya hanya bertugas untuk memfasilitasi seperti verifikasi dan validasi data, sehingga tidak mempunyai kebijakan untuk melakukan pengawasan. Sebab, di lapangan sudah ada TFL yang koordinasi dengan koordinator fasilitator (Korfas).

“Itu program kementerian, bukan DPRKP, jadi tidak melakukan pengawasan, kecuali RTLH itu kami yang mengawasi,” imbuhnya.

Dikatakan Roy, program BSPS 100 unit rumah merupakan program yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, adapun besaran anggarannya satu unit rumah Rp17,500, dengan rincian Rp15 juta untuk bahan, Rp2,5 untuk bayar tukang.

Anggaran tersebut akan masuk pada rekening penerima, yang akan ditransfer ke pemilik toko material untuk dibelanjakan. Adapun sistem pembelanjaannya, koordinator kelompok bekerja sama dengan toko material.

“Anggarannya langsung masuk ke rekening penerima, cuma dari 100 unit itu berapa yang sudah dikerjakan belum menerima laporan secara tertulis,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sampang H. Abdussalam mempertanyakan terkait data realisasi program BSPS.  Namun, sayangnya DPRKP tidak memiliki data penerima dari 100 unit rumah program BSPS yang dibawa oleh DPR RI itu.

Padahal, seharusnya pemerintah daerah tersebut dilibatkan untuk melakukan pengawasan agar realisasi program BSPS ini tepat sasaran. Apalagi, pihaknya menerima laporan dari masyarakat bahwa ada sebagian rumah yang mendapatkan program tersebut tidak dikerjakan, padahal rumah itu sudah ada yang roboh.

“Katanya DPRKP hanya dilibatkan disurvei pertama, dan sekarang sudah tidak dilibatkan, ini aneh bagi saya, sebab dari pemerintah daerah tidak ada yang mengawasi, padahal fungsi pemerintah daerah mempunyai tugas mengawasi agar program tersebut tidak fiktif,” tegasnya.

Sehingga, kedepan pihaknya akan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan dan memantau sejauh mana proses pengerjaannya. Ia menilai ada sejumlah kejanggalan, diantaranya pemetaan wilayah yang hanya dua kecamatan.

“Agar realisasi program ini tepat sasar dan tidak ada oknum yang mencari untung. Apalagi, hingga saat ini yang mengerjakan program tersebut belum diketahui. Kita agendakan sidak (inspeksi mendadak),” tegasnya.(mal/mam)

Komentar

News Feed